Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, sosialisasi SPIP bertujuan memberikan pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pentingnya SPIP bagi jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota yang baru dilantik. Pemahaman ini berguna bagi jajaran pengawas pemilu untuk mengelola keuangan negara yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini adalah ikhtiar Bawaslu untuk menjaga integritas dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan,” kata Abhan saat menutup kegiatan Sosialisai SPIP Gelombang ke-III, di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Seiring dengan penambahan kewenangan Bawaslu, jajaran Bawaslu hingga Kabupaten/Kota harus paham dan selalu menjaga tindakan agar tetap sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu dan undang-undang.  Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan di acara Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Surabaya, Jumat (7/12/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang rergabung dalam wadah Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) berkomitmen untuk tidak memunculkan sikap ego sektoral dalam diri masing-masing personil.

Komitmen bersama ini diucapkan oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalollo bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad, dan Kepala Satuan Tugas Nusantara Kepolisian RI, Irjen Pol Gatot Edi Pramono dalam Rakornas Sentra Gakkumdu, di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi mengatakan forum ini sebagai tempat untuk menyamakan persepsi dan mematangkan persiapan dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran harus dipahami oleh seluruh jajaran Bawaslu agar terhindar dari kasus hukum. Itulah yang mendasari Bawaslu menggelar Sosialisasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Gratifikasi di lingkungan Bawaslu Tahun 2018.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mendukung Bawaslu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 yang sebelumnya telah diraih sebanyak tiga kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

“Saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua Komisi II DPR RI mendukung penuh kepada Bawaslu untuk dapat mempertahankan WTP Tahun depan,” kata Zainuddin saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu, di Yogyakarta, Kamis (29/11/2018).

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI menggelar Sosialisasi System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Gratifikasi di lingkungan Bawaslu Tahun 2018, di Yogyakarta, Kamis (29/11/2018) hingga Sabtu (1//12/2018).

Maluku Tenggara, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu sudah menerima pengajuan proses penyelesaian sengketa Pemilu 2019 sebanyak 502 di seluruh Indonesia. Ada peningkatan 1000 persen dibandingkan dengan Pemilu 2014, yaitu sebanyak 56 proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diemban Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Putusan yang ditetapkan harus sesuai dengan amanat undang-undang demi tegaknya keadilan pemilu itu sendiri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu –  Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 tahun KORPRI, Kamis (29/11/2018), Sekretaris Jenderal yang bertindak sebagai Pembina Upacara meminta agar ASN Bawaslu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut senada dengan pidato Presiden RI yang dibacakan saat upacara agar seluruh ASN harus bisa mengaktualisasikan baktinya secara lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Batam, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan pengawas Pemilu harus  mampu mendesain strategi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.  Dalam melakukan penindakan pelanggaran, perlu menyusun desain waktu dan desain tata cara yang mengarah kepada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Lampung,  Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan dalam menegakkan hukum Pemilu jangan sampai keluar dari prinsip keadilan. Menegakkan hukum Pemilu harus berpegang teguh pada Undang-Undang yang mengatur,  dan Peraturan dibawahnya.

Penegakkan hukum Pemilu harus tetap menganut dan kedepankan prinsip keadilan. Sambung Ratna Dewi Pettalolo dalam Rakernis Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu 2019, di Kota Bandar Lampung, Lampung,  Senin (26/11/2018).

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam berkampanye, peserta Pemilu dapat memanfaatkan metode tatap muka. Metode tatap muka ini lebih efektif dan dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Jambi, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, pemilu berintegritas dapat mencegah sengketa pemilu. Pemilu berintegritas tidak lepas dari pengawasan dan pemantauan yang dilakukan semua pihak. Di antaranya juga peran akademisi dalam menyiapkan Pemilu 2019 yang berkualitas dan berintegritas.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meraih Sertifikat Sistem Manjemen Mutu ISO 9001 : 2015 dari Sertifikat System Manajemen Mutu Badan Sertifikasi Internasional Quay Audit dari United Kingdom Limited Company.
Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Bawaslu terhadap peningkatan mutu kinerja secara keseluruhan dan peningkatan lembaga berdasarkan standar internasional. Sertifikat diserahkan directur ICE CERT, Ashary, kepada Ketua Bawaslu, Abhan pada kegiatan SPIP di Palembang, Kamis (22/11/2018).

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Keterangan Bawaslu, baik secara lisan maupun tulisan, menjadi penentu dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan, penyusunan keterangan tertulis harus komprehensif, memaparkan kondisi sebenarnya secara lengkap dari berbagai aspek baik aspek pencegahan, aspek pengawasan maupun aspek tindak lanjutnya, disertai dengan bukti-buktinya.