Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengajak kaum perempuan di tanah air baik perorangan maupun lembaga turut serta mengawasi gelaran Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh.

Hal tersebut disampaikan Gunawan dalam acara Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia yang dihadiri lebih dari 500 pengawas pemilu dari kalangan perempuan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi perjuangan kerja keras para perempuan pengawas pemilu dalam mengawal gelaran Pemilu 2019. Menurutnya, menjadi pengawas pemilu membutuhkan keberanian dan integritas yang kuat.

"Maka keberadaan kaum hawa sebagai pengawas pemilu menunjukkan bahwa perempuan mampu bersaing dengan laki-laki," ucapnya dalam acara Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia di Gambir Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendapat penghargaan dari Humas Indonesia sebagai pemenang kategori terpopuler di media online, sub kategori lembaga. Penghargaan langsung diterima oleh Ketua Bawaslu, Abhan di Balaikota Tangerang, Jumat (30/8/2019) malam.

Baca juga: Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, ada lima masalah yang ditemukan, berdasarkan hasil diskusi dari Sentra Gakkumdu di seluruh Indonesia menangani Pemilu 2019.

Baca juga: Sentra Gakkumdu Samakan Persepsi Penanganan untuk Pilkada Serentak 2020 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019 sudah optimal. Namun, kerja sama antarinstitusi ini perlu dipererat dan dikuatkan lagi untuk menyamakan persepsi penanganan tindak pidana dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Baca juga: Fritz Jabarkan Antisipasi Pengawasan Pilkada Serentak 2020 

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menjabarkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Dia pun mengingatkan, pentingnya revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati atau biasa disebut UU Pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran adminitrasi terkait pengabaian putusan Bawaslu di Kota Jayapura, Papua dengan laporan Nomor 84/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019, Bawaslu telah memeriksa saksi dari pelapor.

Saling sang pelapor yang merupakan calon legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menghadir seorang saksi di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menyampaikan pelaksanaan Pemilu 2019 berkenaan dengan pembiayaan anggaran. Hal tersebut diutarakannya dalam focus group discussion (FGD) bertajuk 'Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu 2019' di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Abhan Jelaskan Keterbatasan Wewenang Bawaslu Dalam UU Pilkada

Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengakui, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020 tidak sekuat Pemilu 2019. Dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Abhan menjabar, dalam UU 10/2016 Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu mempunyai kewenangan memutus perkara administrasi pemilu.

Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu 2019 hampir selesai. Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai melakukan evaluasi pengawasan Pemilu 2019 dan mempersiapkan diri mengawasi Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Abhan turut menghadiri acara Evaluasi Internal Dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Jateng (Jawa Tengah) di Sukoharjo, Rabu (28/8/2019). Dia menilai, kegiatan ini sangat baik sebagai bahan evaluasi dan instrospeksi diri terkait kerja pengawasan yang sudah dilakukan saat Pemilu 2019.

Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi kerja-kerja tripatrit pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena tiga lembaga penyelenggara pemilu ini sering kerja sama dalam menyelenggarakan tugasnya.

"Terima kasih atas kerja-kerja bersama kita," katanya dalam acara Konsolidasi Regional KPU, di Bukittinggi, Sumatra Barat, Rabu (28/8/2019) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terkait persoalan etik penyelenggara pemilu yang penyelesaiannya merupakan ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu tak menerima tiga laporan. Ketua Majelis Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, tiga laporan perkara pemilihan legislatif (pileg) nomor 85, 86, dan 87 dari Kepulauan Yapen, Papua tidak bisa ditindaklanjuti.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Negara menyambut baik usulan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Hal ini terlontar saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan Bawaslu di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Bawaslu Laporkan Kerja Pengawasan Pemilu 2019 ke Presiden Jokowi 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah melaporkan hasil kerja pengawasan Pemilu 2019 kepada Presiden Joko Widodo. Laporan disampaikan Bawaslu ketika menemui Presiden Jokowi untuk beraudiensi di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Bawaslu Turut Susun Indeks Global Keadilan Pemilu 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu turut terlibat dalam penyusunan Indeks Global Keadilan Pemilu. Penyusunan indeks tersebut untuk mengisi kekosongan indeks tunggal yang mengevaluasi keadilan pemilu di sebuah negara.

“Karena kekosongan itulah tidak ada indeks tunggal yang mengevaluasi aspek-aspek spesifik dari keadilan pemilu. Yaitu, sifat lembaga keadilan pemilu, lamanya peradilan pemilu, dan jenis-jenis persoalan hukum. Maka perlu dibangun sebuah indeks,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Kantor Bawaslu, Selasa (27/8/2019).