• English
  • Bahasa Indonesia

Banyak Lembaga Tangani Penegakan Hukum Pemilu, Abhan: Potensi Menimbulkan Putusan Berbeda

Ketua Bawaslu Abhan saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu di Jakarta, Kamis 28 November 2019/Foto: Abdul Hamid

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyadari penegakan hukum pemilu belum berjalan efektif. Menurut dia, terdapat beberapa persoalan yang menghambat proses penegakan hukum pemilu.

Abhan menjelaskan, hambatan pertama, yakni terdapat pengaturan yang kurang jelas dalam norma-norma hukum atau perundang-undangan pemilu. Hal ini baginya menimbulkan banyak penafsiran. Dia mencontohkan seperti pengaturan kampanye, politik uang, subjek hukum pelaksana, peserta, dan tim kampanye.

Baca juga: Jelaskan Sejarah Bawaslu, Dewi: Sekali Dikuatkan Tak Boleh Ada Kata Dibubarkan! 

Dia menyatakan, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat administratif justru diatur sebagai bentuk perbuatan yang dapat dipidana. "Padahal dalam hukum pidana dikenal asas ultimum remedium. Yaitu pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir," ucapnya saat membuka Seminar Nasional Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Abhan menambahkan, pada unsur yang kedua, yaitu struktur hukum atau penegak hukumnya. Banyak lembaga yang terlibat dalam penyelesaian hukum, yaitu: Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komite Aparatur Sipil Negara.

Dia melanjutkan, hal tersebut akan memperpanjang proses penyelesaian hukum dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. “Juga berpotensi menimbulkan adanya putusan yang berbeda-beda atau bertentangan antarlembaga,” sebutnya.

"Bahkan lembaga-lembaga penegak hukum ini juga berpotensi bersikap tidak netral dalam proses penegakan hukum," tambah dia.

Unsur ketiga, sambungnya, yaitu budaya hukum yang menyangkut kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Abhan mengungkapkan, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, selalu muncul pelanggaran-pelanggaran pemilu. “Hal ini membuktikan tingkat kepatuhan terhadap aturan pemilu menjadi persoalan,” tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Gaungkan Omnibus Law, Fritz Harap UU Pilkada dan UU Pemilu Dikodifikasi 

Selain itu, Abhan menilai peraturan perundangan pemilu yang mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum untuk keperluan penegakan hukum pemilu sudah efektif. Berdasarkan perundang-undangan terkait dengan pemilu atau pilkada, mekanisme dan penyelesaian hukum telah diatur.

Dia menunjuk sengketa proses yang terjadi dalam pemilu, penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu, yang kemudian dapat diajukan banding atau upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. "Bawaslu juga berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu," tutupnya.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu