Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Peneliti Senior Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, proses demokrasi Bangsa Indonesia merupakan proses yang panjang dan tidak mudah. Dalam konteks penegakan hukum pemilu, dia menegaskan, warga bangsa bersepakat agar Bawaslu harus dipertahankan.
"Kita sepakat Bawaslu dipertahankan. Bawaslu harus bisa mengatakan tidak hanya pada Indonesia, tapi pada dunia bahwa penegakan hukum bisa diterapkan dengan proses yang seperti ini," cetusnya dalam Seminar Nasional Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Perempuan yang karib disapa Wiwiek itu menjelaskan, proses demokrasi bisa terkonsolidasi dengan adanya kepastian hukum pemilu. Ketika kepastian hukum pemilu sebagai landasan tidak ditaati, dia yakin bangsa ini tidak punya kepastian dari hasil pemilu.
"Kita tidak akan bisa naik kelas menjalankan demokrasi yang 'free and fair'," kata Wiwiek.
Dia juga menantang Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu untuk bisa memutus mata rantai "hitam" dunia pemilu Indonesia. Wiwiek berpandangan, praktik hitam pemilu seperti jual beli suara atau politik uang masih laten terjadi.
"Saya tantang Bawaslu bisa memutus mata rantai itu. Jadi meluruskan itu menjadi tanggung jawab moral Bawaslu," tegasnya.
Wiwiek berpesan, Bawaslu harus menjadi simpul dan 'role model' (percontohan) penegakan hukum pemilu. Bawaslu menurutnya harus berperan penting dalam merawat ke-Indonesia-an melalui praktik demokrasi dan pemilihan yang bermartabat dalam konteks bhineka tunggal ika.
"Hal ini diperlukan agar kehadiran dan peran Bawaslu dalam pemilu dilaksanakan secara komperehensif. Artinya Bawaslu ikut bertanggugjawab menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan damai untuk Indonesia yang damai agar NKRI tetap terjaga," pungkas dia.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Nurisman
 |
 |
Webmail
