Jakarta, Badang Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Puadi berharap penyusunan petunjuk teknis (Juknis) penanganan pelanggaran pemilu dapat mempermudah Panwascam dan (Pengawas Keluaran dan Desa) PKD dalam merespon pelanggaran pemilu. Menurutnya, hal ini perlu diperhatikan karena bisa berdampak kepada masalah etik yang akan dihadapi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Komisi Yudisial (KY) akan matangkan nota kesepahaman pemantauan dan pengawasan perkara Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Puadi berharap perjanjian kerja sama antara Bawaslu dan KY semakin dipertajam.
"Nanti poin-poin kerja sama yang dibahas itu lebih subtansi, apa saja kendalanya, kekurangannya apalagi dari prespektif penyelenggaraan pemilu yang agak rumit," ujarnya saat menerima perwakilan KY di Gedung Bawaslu Senin (16/3/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong penanganan pelanggaran pemilu yang afirmatif. Anggota Bawaslu Puadi menilai penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat afirmatif, sesuai dengan patron 'keadilan pemilu' yang digunakan dalam slogan Bawaslu sebagai wujud dan komitmen menerapkan keadilan pemilu.
"Penanganan pelanggaran pemilu yang afirmatif, sesuai dengan keadilan pemilu yang Bawaslu jadikan slogan," katanya saat membuka agenda focuss group discussion (FGD) bertema Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang Afirmatif di Jakarta, (3/3/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan enam Pengganti Antar-Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten sisa masa jabatan 2018-2023. Pelantikan dilakukan secara dalam jaringan (daring) dari kantor Bawaslu setempat.
"Semoga Tuhan meridhoi bapak ibu terlantik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Bawaslu," ucap Bagja dalam amanatnya, Jumat (3/3/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berkolaborasi mengawasi Pemilu 2024. Hal itu, kata Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda untuk menyukseskan pemilu yang aman, damai dan harmonis.
Menurut Herwyn kolaborasi itu bertujuan untuk melakukan pencegahan bersama terkait politik SARA, netralitas ASN dan politik uang.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono tegaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu membantu Bawaslu dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK). Hal ini disampaikan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan Upacara Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas.
"Sejak dahulu, Satpol PP ini sahabat Bawaslu. Selalu membantu Bawaslu dalam kondisi apapun," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis, (2/3/2023).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya mencegah ujaran kebencian, kampanye hitam dan isu sara pada Pemilu Serentak 2024. Upaya tersebut dilakukan agar polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 tidak terulang kembali.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hukum Polri di Bali, Rabu, (1/3/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan, aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan publik dan pengayom masyarakat menjaga marwah agar tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu dalam kontestasi politik. Menurutnya kewenangan ASN sangat rentan dipengaruhi oleh calon peserta pemilu.
Tangerang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memandang intoleransi berpotensi terjadi pada gelaran Pemilu 2024. Maka dia merasa potensi ini dapat ditekan dengan kerja bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Dalam kesempatan tersebut, Bagja menuturkan potensi intoleransi berasal dari globalisasi yang menyebabkan nilai-nilai toleransi terkikis, lalu demokrasi yang didominasi masyarakat kelas menengah. Selain itu menurutnya, perihal perkembangan media sosial (medsos) juga memberikan dampak negatif penyebaran hoaks di internet masih tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Nahdlatul Ulama (NU) akan bekerja sama guna mencegah terjadinya politisasi identitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Rencana kerja sama tersebut disepakati usai Bawaslu menyambangi gedung PBNU dan diterima Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan peserta Pemilu 2024 diikat aturan yang jelas terkait batasan-batasan dalam melakukan kampanye. Bawaslu akan menindak dengan tegas peserta pemilu yang melanggar batasan kampanye tersebut.
"DPRD (kalau menjadi peserta lalu berkampanye) juga diikat oleh aturan-aturan terkait dengan pemilu salah satunya terkait dengan batasan-batasan kampanye pemilu," ujar Totok dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Jakarta, Senin (27/2/2023).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingin komunitas digital terkait pengawasan partisipatif digital dalam aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu' bisa menjangkau warga negara indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Maka dari, dia meminta aplikasi tersebut untuk diperkuat.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak generasi muda, gotong-royong bersama Bawaslu dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Salah satunya dengan melek informasi kepemiluan guna meningkatkankualitas demokrasi.
Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada 26 Februari 2023, Bawaslu melantik 15 Panitia Pengawas (Panwaslu) Luar Negeri di Malaysia, yaitu Panwaslu LN di Kota Kuala Lumpur, Kuching, Kinabalu, Penang, Tawau dan Panwaslu Brunei Darrussalam di Kota Bandar Seri Begawan.
Usai pelantikan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda didampingi Anggota Bawaslu Puadi, memberikan arahan dan pembekalan seputar tugas yang akan dilakukan oleh Panwaslu LN. Salah satunya memastikan WNI memiliki hak pilih pada Pemilu Serentak 2024. Serta mengawal suara WNI sampai ke proses penghitungan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, diminta netral dalam memilih peserta yang lolos tahapan seleksi. Timsel tidak boleh memilih peserta dengan dilandasi latar belakang yang sama, akan tetapi merupakan kualitas dari peserta.
Hal tersebut dikatakan anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Pembekalan Tim Seleksi Jawa Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
