Melalui Pembentukan CSIRT, Bawaslu dan BSSN Siap Tingkatkan Keamanan Siber Jelang Pemilu 2024
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang Pemilu 2024 Bawaslu akan meningkatkan keamanan siber seluruh satuan kerja Bawaslu melalui pembentukan computer security incident response team (CSIRT). Anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi menegaskan pembentukan CSIRT merupakan langkah penting yang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya pencurian data di lingkungan pengawas pemilu.
 
Waskat Coklit di Kota Sukabumi, Bawaslu Ingin Pastikan Hak Pilih Warga Terpenuhi
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Kota Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan pengawasan melekat (waskat) pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kelurahan Dayeuh Luhur, Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi. Puadi menjelaskan pengawasan melekat coklit tersebut dalam rangka memastikan hak pilih warga terpenuhi.

Dia meminta Panwascam dan
Panwaslu kelurahan/desa (PKD) hati-hati dan lebih cermat dalam mengawasi proses coklit ini. Alasannya, kata dia, di sana terdapat hak pilih yang harus dilindungi.

Awasi Coklit di Daerah Perbatasan, Bawaslu Pastikan Warga 'Musiman' Tak Masuk DPT
Ditulis oleh : irwan pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono turun langsung mengawasi pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 di kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Dia meminta pengawas pemilu Surabaya untuk memastikan warga musiman tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT).

“Ini kita khawatir jangan sampai nanti data di TPS tidak sinkron dengan data hasil pengawasan pengawas pemilu saat Coklit. Jadi harus dipastikan warga musiman tidak masuk DPT," cetus Totok, Sabtu (18/02/2023).

Hibah Anggaran Non-pilkada, Herwyn Tegaskan Diwujudkan dengan Ketentuan yang Berlaku
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus mengupayakan proses pengelolaan anggaran hibah secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Memasuki tahapan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan, penerimaan dana hibah non-pemilihan (pilkada) diwujudkan dengan penyusunan perencanaan; penganggaran; pengelolaan; dan pelaporan penggunaan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Diskusi Kepemudaan, Bagja Ajak Kaum Zillennial Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu berpesan kepada kaum zillennial untuk mensosialisasikan gerakan tolak politik uang dan politisasi SARA. Menurutnya, kaum zillennial memiliki banyak potensi yang mampu dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Dia menyampaikan itu saat menjadi narasumber dalam diskusi media yang diselenggarakan JPPR, di Media Center KPU, Jumat (17/2/2023). Pada kesempatan itu turut hadir pula Anggota KPU August Mellaz, Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro, dan Kornas JPPR Nulis Dian Paramitha.

Beri Bimtek Anggota DPRD, Bawaslu Harap Anggota Parpol Ikut Pantau Coklit
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Anggota Bawaslu Puadi berharap anggota partai politik (parpol) ikut memantau perkembangan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU. Dalam hal ini, dia meminta anggota parpol ikut memastikan keluarga atau tetangga sekitarnya sudah masuk dalam daftar pemilih.

Lantik Ichsan Fuady Jadi Sekjen, Ketua Bawaslu Minta Bangun Kinerja Organisasi
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Ichsan Fuady sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu. Dalam amanatnya, Bagja meminta Ichsan selaku Sekjen Bawaslu yang baru bekerja keras untuk membangun kinerja organisasi sebagai bentuk dukungan penuh pelaksanaan pengawasan pemilu.

Minimalisasi Potensi Masalah Hukum, Bawaslu Harap Penentuan Dapil Dilakukan Adil dan Transparan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap penentuan daerah pemilihan (dapil) Pemilu Legislatif 2024 dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi masalah hukum dalam penentuan dapil.

“Untuk memastikan terlaksananya pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegasnya dalam forum diskusi Potensi Pelanggaran Pasca Penetapan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024 di Jakarta, Kamis, (16/2/2023) malam.

Peluncuran IKP Bawaslu Majalengka, Lolly Sebut Sebagai Upaya Cegah Pelanggaran
Ditulis oleh : Regi Renovan pada :

Majalengka, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 pada desember lalu, kini giliran jajaran Bawaslu daerah meuncurkan IKP di wilayahnya masing-masing.Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty yang menghadiri peluncuran IKP oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka menyebutkan, hal ini sebagai upaya pemetaan kerawanan pemilu untuk dicegah terjadinya pelanggaran.

Waskat Coklit di Majalengka, Bawaslu Temukan Masalah Jaringan
Ditulis oleh : Ilham Thoriq pada :

Majalengka, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan permasalahan jaringan saat melakukan melakukan pengawasan melekat (waskat) pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan yang menjadi tantangan e-coklit di Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Jumat (17/2/2023), selain sering hujan, yakni sulitnya jaringan untuk melakukan e-coklit.

Bawaslu Ajak PGI Deklarasi Pemilu Damai Lintas Iman
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan pertemuan dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Pada kesempatan itu, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda mengajak PGI bersama dengan komponen kelompok agama lain untuk melakukan 'deklarasi pemilu damai lintas iman.

Susun Perbawaslu Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Upaya Bawaslu Lebih Aktif Buktikan Laporan Pelanggaran
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Saat ini Bawaslu telah menyepakati secara internal terkait dengan konsep investigasi, dan telah menyusun rancangan Peraturan Bawaslu tentang investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu. Anggota Bawaslu Puadi berharap dalam perbawaslu tersebut nantinya membuat Bawaslu lebih aktif dalam melakukan investigasi untuk membuktikan sebuah peristiwa dugaan pelanggaran pemilu.
 
Resmikan Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Bagja Harap Dapat Dijadikan Tempat Pendidikan Politik Bagi Parpol
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Cibinong, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Rabu (15/2/2023). Bagja berpesan kepada anggota Bawaslu Kabupaten Bogor semoga dapat memanfaatkan gedung Bawaslu tersebut dengan sebaik mungkin, terutama dalam memaksimalkan tugas-tugas pengawasan.

Ketua Komisi II: Makin Banyak yang Awasi Pemilu, Hal yang Merusak Bisa Dihindari
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menegaskan tahapan Pemilu Serentak 2024 perlunya membangun kesadaran dan segenap pihak terlibat dalam melakukan pengawasan. Dirinya pun menegaskan perlunya rasa soliditas dan sinergisitas antarlembaga penyelenggara pemulu.

Politikus dari Partai Golkar ini menyatakan, perlunya memberikan pemahaman kepada semua masyarakat secara terus menerus bahwa pemilu itu sebagai kendaraan atau media untuk mengantarkan kepada situasi yang lebih baik.

Dua Hari Pengawasan Melekat Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Temukan Beberapa Kerawanan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendapatkan beberapa masalah faktual saat melakukan pengawasan melekat pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada 12 dan 13 Februari lalu. Pengawasan tersebut dilakukan di 56.145 TPS dari total keseluruhan 546.635 TPS atau sekitar 10,27% yang tersebar di 23 provinsi.