Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali meraih predikat informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2022. Raihan ini merupakan untuk kelima kalinya secara berturut-turut menjadikan Bawaslu sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS). Anggota Bawaslu Puadi berharap prestasi ini dapat diikuti Bawaslu daerah.

Penganugerahan KIP 2022 diterima langsung Puadi. Baginya, prestasi ini merupakan bukti pengakuan kerja-kerja Bawaslu dalam mewujudkan akses informasi publik berdasarkan metode penilaian yang terukur.

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai kehumasan Bawaslu harus mampu jadi adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu. Hal itu disampaikannya dalam puncak acara Anugerah Kehumasan Awards, Senin (12/12/2022).

"Kehumasan Bawaslu adalah garda terdepan. Di mana saat ini kehumasan Bawaslu dituntut memenuhi ekspektasi publik, berkenaan dengan Pemilu 2024" kata Lolly.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan peran divisi hukum menjadi sangat penting dalam memberikan lentera dalam setiap detail-detail langkah semua divisi lain Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Dirinya meyakinkan, pembentukan regulasi oleh Bawaslu bertujuan memberikan rasa nyaman peserta pemilu dalam kontestasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak melakukan atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah. Dia mengingatkan untuk saat ini tidak melakukan aktivitas politik yang mengarah pada dukungan dan/atau kampanye terkait Pemilu 2024 di tempat ibadah.

"Kami mengimbau dan mengingatkan agar para pihak untuk menahan diri karena ini sangat menganggu proses-proses kedepan atau mengganggu kondusifitas Pemilu 2024," cetus Bagja dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan kesempatan kepada pelapor dugaan penandatanganan petisi dukungan jadi presiden di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh untuk melengkapi alat bukti laporan selama dua hari. Laporan tersebut dilaporkan oleh MT dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/RI/00.00/XII/2022 pada 7 Desember 2022.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan, laporan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil.

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal (Plh Sekjen) Bawaslu La Bayoni menyampaikan humas Bawaslu perlu memaksimalkan media sosial yang dimiliki untuk menjadi sarana komunikasi dan edukasi pengawasan Bawaslu.

La Bayoni atau yang akrab disapa Boy itu memperkirakan sekitar 50 persen calon pemilih Pemilu 2024 aktif di media sosial. Untuk itu, pesan dia, pesan-pesan yang bermakna dan menambah pengetahuan masyarakat dapat disampaikan secara kreatif melalui media sosial.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghimbau pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu diberikan pelatihan terkait penanganan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai persoalan netralitas ASN perlu diantisipasi.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta penyusunan laporan tahunan Bawaslu disusun secara komprehensif dan detail terkait kerja-kerja kelembagaan pada tahun 2022. Dia juga berharap laporan itu tidak hanya dijadikan sebagai arsip semata, melainkan diterbitkan dalam buku agar bisa dibaca oleh masyarakat.

"Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita ke publik, agar publik bisa tahu output/ capaian kerja-kerja kita (Bawaslu)," cetusnya dalam Rapat Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2022 di Tangerang, Jumat (9/12/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyoroti adanya potensi politik transaksional saat kampanye Pemilu dan Pemilihan 2024. Salah satu penyebabnya adalah pola kampanye yang lebih mengarah kepada pencitraan ketokohan individu.

“Hal tersebut menjadi potensi munculnya politik transaksional, seperti suap politik atau politik uang yang selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu,” ucap Puadi dalam Diskusi dengan tema Alat Kerja Pengawasan Kampanye di Jakarta, Jumat (09/12/2022).

Enrekang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jalaludin berharap adanya Pojok Baca Digital (Pocadi) di Bawaslu Kabupaten Enrekang dapat meningkatkan minat baca dan pengetahuan kepemiluan bagi Masyarakat. Dia berharap Bawaslu Kabupaten Enrekang dapat mengkombinasikan antara Pocadi dengan Pojok Pengawasan, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) , dan literasi lainnya yang berkaitan kepemiluan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan perlunya memperkuat data pengawasan baik di pusat (Bawaslu RI) hingga daerah, (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota). Sinkronisasi data ini menurutnya akan dilakukan dengan menyandingkan hasil data pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol), verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang tengah berlangsung.

Cikarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi meningkatkan pelayanan publik, Bawaslu melakukan evaluasi terhadap aplikasi 'online'. Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan, hal ini dapat memperbaiki jaringan infrastruktur berbasis elektronik mulai dari pemetaan berita, sistem pemantauan (monitoring) sekaligus evaluasi, dan pembelajaran jarak jauh.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendapat hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Kedua belah pihak melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Gedung Bawaslu, Kamis (8/12/2022).

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, tanah tersebut rencananya akan dibangun untuk kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan. Tetapi, pembangunan tidak bisa segera dilakukan. Sebab, Bawaslu menjadi salah satu lembaga yang mendapat moratorium dari Kementerian Keuangan terkait pembangunan gedung.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan menjaga kemandirian Bawaslu dalam membuat keputusan, jadi salah satu prinsip dalam menangani pelanggaran pemilu. Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Workshop Nasional Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Demokrat bertema: Etika Penyelenggara dan Tata Cara Pengaduan di Bawaslu di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

"Kita (Bawaslu) selalu berupaya menjaga kemandirian dalam membuat dan mengambil segala kebijakan," tegas dia.