Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengakui partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sehingga potensi kecurangan dalam tahapan bisa ditekan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menerima audiensi dari tiga lembaga pemantau pemilu yaitu Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Kode Inisiatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam kesempatan ini, dirinya menjelaskan terkait beberapa tanggapan terkait rekomendasi yang diberikan untuk menghadapi di Pilkada Serentak 2024.
Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan membuka secara resmi Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) di wilayah DI. Yogyakarta, Rabu (22/9/2021). SKPP tingkat dasar titik I menjangkau Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo dengan diikuti 75 peserta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi ini menurut dia khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, penegakan hukum, dan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan usulan penganggaran tahun 2022 dalam acara Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), DKPP, KPU dan Bawaslu di Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Salakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menginginkan kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menjadi simbol pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya saat membuka SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 di Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (17/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Abhan meminta untuk kendala regulasi atau payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih dan mulitafsir untuk dibenahi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan berbagai program kerja dan usulan persiapan pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam Rapat Kerja (Raker) sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kamis (16/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan potensi-potensi masalah Pemilu serentak 2024. Salah satunya mengenai kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih lantaran diprediksi akan banyak surat suara pada Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyoroti beberapa hal yang berpotensi terjadi saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
