• English
  • Bahasa Indonesia
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 EVA DWIANA, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo membandingkan data tingkat pelanggaran Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah pada 17 provinsi di 115 kabupaten dan 39 kota dengan Pilkada 2020 di 270 daerah untuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kepada jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) meraih predikat unit pelayanan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.

Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan gelaran Pilkada 2020 belum usai, masih ada pertarungan terakhir yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan 2020 (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Sabtu, 21 November 2020 - 19:06 WIB
Dilihat : 537 kali

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menjadi lembaga pertama yang melakukan seleksi pejabat Kepala Sekretariat (Kasek) dengan metode uji kesesuaian sampai aparatur tingkat bawah atau daerah. Cara ini menurut Sekretari Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro adalah langkah yang efisien sekaligus efektif dalam melakukan penyeleksian Kasek Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 21 November 2020 - 15:30 WIB
Dilihat : 543 kali

Semarang, Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah membubarkan 14 kasus konvoi kampanye pilkada yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon (paslon).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka merincikan dari 14 pembubaran yang dilakukan sebanyak tujuh kali terjadi di Sukoharjo. Kemudian, di Klaten sebanyak lima kali dan Kabupaten Pekalongan sebanyak dua kali.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 20 November 2020 - 21:36 WIB
Dilihat : 380 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Erward Siregar meminta jajarannya di daerah harus satu persepsi dalam menuliskan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Kontitusi (MK). Dia menekankan hasil atau isi keterangan tertulis harus berdasarkan rapat pleno bersama pimpinan Bawaslu lainnya.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Kamis, 19 November 2020 - 17:16 WIB
Dilihat : 1,234 kali

Ampana, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta para pengawas Pilkada Serentak 2020 mulai melakukan pendeteksian titik rawan terjadinya potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi seperti aksi politik uang yang terkadang banyak dilakukan dengan cara senyap.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Kamis, 19 November 2020 - 15:13 WIB
Dilihat : 735 kali

Kota Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta dalam proses penyelesaian sengketa cepat, panwascam harus menjadi mediator yang baik di lapangan jika terdapat sengketa perselisihan antar peserta pemilihan.

Pasalnya, kata Bagja kewenangan mandat penyelesaian sengketa acara cepat antar peserta pemilihan diberikan kepada panwas kecamatan (Panwascam).

Ditulis oleh : nurisman
pada : Rabu, 18 November 2020 - 20:15 WIB
Dilihat : 762 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan penggunaan editor dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat dibutuhkan. Hal ini agar Bawaslu provinsi/kabupaten/kota mampu menyusun kerja-kerja hasil pengawasan dalam keterangan tertulis sistematis, efektif, dan mudah dipahami.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 18 November 2020 - 19:15 WIB
Dilihat : 748 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah mendapatkan sembilan aduan yang masuk di kanal 'laporkan' bawaslu.go.id. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan dari sembilan aduan itu, terdapat satu aduan yang diduga melanggar Pasal 62 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 18 November 2020 - 17:21 WIB
Dilihat : 841 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 105 kampanye aktif di media sosial, padahal berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 iklan kampanye baru dapat dilaksanakan 14 hari sebelum hari dimulainya masa tenang.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 18 November 2020 - 13:50 WIB
Dilihat : 813 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemungutan suara Pilkada 2020 akan diselenggarakan tiga minggu lagi, sayangnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok dalam pelanggaran pemilihan. Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Rabu, 18 November 2020 - 12:08 WIB
Dilihat : 771 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan elemen kunci sukses pengawasan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikannya dalam webinar nasional yang diadakan KPK bertema "Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020", di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Halaman

KETENTUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Berikut ini ketentuan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PENAMBAHAN DI 27 (DUA PULUH TUJUH) PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap Provinsi” dan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau (7) orang serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelur

File Pendukung: 

Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Bawaslu dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Non PNS) Tahun 2018

Berikut ini Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Bawaslu dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Non PNS) Tahun 2018

Rekrutmen Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Non PNS) Tahun 2018

Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan rekrutmen Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Non-PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dibuka adalah :

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslih Aceh

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan(Panwaslih) Aceh, maka Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Aceh berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0718.C/K.BAWASLU/HK.01.01/XII/2017 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslih Aceh.
 
Adapun ketentuan pendaftaran bisa dilihat pada dokumen berikut :
 

Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Terpilih Masa Jabatan 2018 - 2023

File Pendukung: 

Pengumuman Hasil Tes Evaluasi Non-PNS Tahun 2017 di Lingkungan Bawaslu RI

Berikut ini Pengumuman hasil Tes Evaluasi Non-PNS di lingkungan Bawaslu RI

PENGUMUMAN SELEKSI PANWAS PROVINSI JAMBI

PENGUMUMAN SELEKSI
PANWAS/PANWASLU KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAMBI

Hari ini adalah hari terakhir pengumuman pendaftaran calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas/Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, maka terhitung pada 17 sampai 23 Juni 2017, Tim Seleksi akan menerima berkas pendaftaran.

Untuk itu, bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin menjadi Panwaslu untuk melengkapi berkas seperti melampirkan :

1. KTP dan KK harus dilegalisir oleh Dinas Dukcapil Setempat.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

 

Si Jari Hubal Bawaslu

 

E-PANTAU Bawaslu

 

SAVERO Bawaslu

 

SITINJU Bawaslu

 

SIGAP Bawaslu

 

e-PANDUMAS

 
 

 

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text