Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi serta merasa terbantu dengan keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta untuk seluruh peserta pemilu dapat memperhatikan lingkungan saat memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Pasalnya, dia melihat masih ada saja yang memasang APK dengan asal-asalan.
Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pengawas pemilu untuk senantiasa menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini mengingat tahapan kampanye Pemilu 2024 semakin krusial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat untuk menyikapi politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama. Bagja menyampaikan itu, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Detik.com bekerjasama dengan Kemenkominfo bertajuk #DemiIndonesia, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
"Kita harus sepakat menjadikan politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama," kata Bagja.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Pemeriksa Bawaslu tidak menemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilu dari tiga laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Putusan dibacakan oleh dua majelis pemeriksa Bawaslu; Puadi dan Herwyn JH Malonda di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Ciwidey, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua pimpinan Bawaslu, Totok Hariyono dan Lolly Suhenty berharap masyarakat di Kabupaten Bandung terlibat mengawasi dugaan pelanggaran pemilu, netralitas aparatur negara (ASN, TNI, dan Polri), netralitas aparatur desa, termasuk netralitas penyelenggara pemilu mulai dari tingkatan bawah.
Puadi Jabarkan PemIlu Damai Berbasis Budaya dalam Forum GNEJ
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan kepada forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting tentang berbagai macam pintu penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam rangka melindungi hak konstitusonal warga negara Indonesia. Dia menyatakan, banyaknya pintu penegakan hukum pemilu merupakan upaya nyata penyelenggara pemilu untuk menegakkan demokrasi.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan apa saja faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat saat Pemilu 2024. Dia mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan polarisasi yaitu: media sosial, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik identitas.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Hal tersebut dia ungkapkan dalam forum Scientic Comitte and The Goverment Council of the Global Network Electoral Justice (GNEJ) 2023 di Bandung, Selasa (5/12/2023).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai Global Network Electoral Justice (GNEJ) yang berfokus kepada perlindungan efektif terhadap hak-hak politik-pemilihan dan sistem perwakilan, jaringan ini telah berfungsi sebagai mercusuar kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Hall ini menurutnya merupakan bukti komitmen negara-negara di seluruh dunia untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.