• English
  • Bahasa Indonesia
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) menyiapkan buku panduan tindak pidana Pemilu. Buku tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran Pemilu.
 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, dana bantuan sosial (bansos) selalu menjadi topik yang menarik.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk pertama kalinya sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan menggunakan budaya lokal seni pewayangan. Kegiatan tersebut dilakukan Bawaslu Kota Cirebon.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019, Bawaslu akan merekrut 805.062 Pengawas TPS yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 Kecamatan dan 83.370 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah menyandang gelar lembaga yang informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), tugas selanjutnya bagi Bawaslu adalah merapikan kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Monday, 28 January 2019 - 14:56 WIB
Dilihat : 473 kali

Depok, Badan Pengawas Pemilu – Politik uang menjadi pelanggaran yang rentan terjadi pada masa minggu tenang. Yang biasa menjadi sasaran politik uang adalah perempuan dan pemilih pemula.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pada Rapat Koordinasi Nasional Koalisi Perempuan Indonesia “Partisipasi Politik Perempuan dalam Kerangka Pencapaian SDG’s", di Depok, Jawa Barat, Minggu (27/1/2019).

Ditulis oleh : irwan
pada : Saturday, 26 January 2019 - 21:00 WIB
Dilihat : 386 kali

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengajak kalangan pemilih milenial untuk tidak menjadi golongan putih (Golput) pada Pemilu serentak 2019.

Ditulis oleh : irwan
pada : Saturday, 26 January 2019 - 20:10 WIB
Dilihat : 398 kali

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengingatkan peserta kampanye Pemilu 2019 untuk tidak membagikan alat peraga kampanye (APK) melebihi nominal yang telah ditentukan dalam aturan KPU, yaitu sebesar 60 ribu rupiah.

Ini harus dipahami bahwa aturan nominal untuk APK yaitu 60 Ribu. Jika melebihi dari nominal tersebut, melanggar, kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam Diskusi Publik tentang Politik Uang dalam Pemilu, di Yogyakarta, Sabtu (26/01/2019).

Ditulis oleh : M Agus Saifuddin
pada : Friday, 25 January 2019 - 23:40 WIB
Dilihat : 434 kali

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahun 2018 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Itu adalah kali ketiga secara berturut-turut Bawaslu mendapatkan opini WTP. Mempertahankan opini WTP, menurut Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan kerjasama yang solid antara komisioner, kepala sekretariat, dan pengelola keuangan.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Thursday, 24 January 2019 - 22:10 WIB
Dilihat : 446 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu dan DKPP mengadakan pertemuan terkait rancangan Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas pemilu ad hoc dalam Pemilu 2019.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Wednesday, 23 January 2019 - 09:13 WIB
Dilihat : 526 kali

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelanggaran alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 marak terjadi di Kalimantan Selatan. Bawaslu menertibkan pelanggaran tersebut secara serentak di provinsi tersebut.

Ditulis oleh : admin
pada : Monday, 21 January 2019 - 16:08 WIB
Dilihat : 516 kali

KOTA MUNGKID- Ketua Bawaslu RI Abhan me-launching Keluarga Anti Money Politics (KAMP) di Kota Mungkid, Kabupaten Magelang Minggu 20 Januari 2019. Launching KAMP ditandai pelepasan balon Anti Hoax dan Deklarasi Anti Money Politics, dan Politisasi SARA.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Monday, 21 January 2019 - 13:58 WIB
Dilihat : 368 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pencetakan surat suara perdana untuk Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak pada Minggu, 20 Januari 2019. Bawaslu memastikan akan melakukan pengawasan yang ketat dalam proses distribusi hingga nantinya distribusi surat suara Pemilu 2019.

Ditulis oleh : M Agus Saifuddin
pada : Sunday, 20 January 2019 - 21:36 WIB
Dilihat : 365 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Pencetakan surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara resmi dimulai secara serentak di beberapa kota di Indonesia hari ini, Minggu (20/1/2019). Surat suara yang berjumlah 939.879.651 lembar akan dicetak oleh lima konsorsium perusahaan dan satu perusahaan tunggal.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Sunday, 20 January 2019 - 18:39 WIB
Dilihat : 277 kali

Kulonprogo, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Abhan, mengapresiasi warga desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Desa Anti Politik Uang, dimana aparatur pemerintah serta masyarakatnya mempunyai komitmen kuat untuk menjadikan Pemilu 2019 lebih berintegritas.

Pages

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Tuesday, 26 February 2019 - 13:00 WIB
To event remaining 5 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 19 February 2019 - 11:00 WIB
Tempat :
RRI, Jakarta
Waktu:
Saturday, 23 February 2019 - 10:00 WIB
To event remaining 2 days
Tempat :
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Waktu:
Wednesday, 20 February 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta.
Waktu:
Thursday, 31 January 2019 - 10:30 WIB
Tempat :
Jakarta, Senayan.

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019