Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa pengawasan syarat calon dan syarat pencalonan dalam pemilihan merupakan bagian dari upaya mengawasi pintu masuk demokrasi. Menurutnya, persyaratan tersebut menentukan pihak yang berhak masuk ke arena kontestasi sekaligus menjamin hak warga negara untuk dipilih.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, berharap penyusunan grand design pembinaan sumber daya manusia (SDM) dapat menghindarkan pengawas pemilu dari pelanggaran etik. Ia menyebutkan bahwa salah satu cara efektif untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menetapkan standar kompetensi bagi pengawas pemilu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, menyampaikan bahwa Bawaslu saat ini harus menyadari tantangan kerawanan pada era teknologi. Penggunaan artificial intelligence (AI), kata dia, sudah disiapkan oleh partai politik (parpol) untuk membantu pelaksanaan kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pascarekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajarannya di provinsi untuk memberikan pembinaan kepada rekan-rekan satker kabupaten/kota dalam menerapkan problem solving atau pemecahan masalah dalam penataan aset BMN dan peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, menyampaikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mendatang tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Oleh karena itu, ia meminta kesadaran bersama untuk melihat kembali napak tilas terjadinya kerawanan-kerawanan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan isu-isu aktual pelanggaran kode etik penyelenggara yang kerap terjadi. Hal ini dinilainya merusak integritas dan kerja profesional penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI tidak hanya menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan berdebat. Lebih dari itu, ia mendorong lahirnya gagasan bagi penguatan demokrasi dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antarperguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 memasuki tahapan regional. Sebanyak 48 regu dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia akan berkompetisi memperebutkan tiket untuk masuk ke tahapan nasional.
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya peran strategis kampus dalam menjaga kebebasan akademik dan daya kritis di tengah gempuran arus informasi digital. Menurutnya, lembaga pengawas pemilu tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari ekosistem akademik yang berbasis pada ilmu pengetahuan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, menegaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan kompas utama dalam mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi kerja jajaran pengawas pemilu di lapangan. Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa IKU bukan sekadar dokumen formalitas administrasi semata.
