Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap buku yang berjudul Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 bisa menjadi referensi Pemilihan 2024. Pasalnya, buku tersebut banyak berisi tentang seluk beluk ketentuan hukum dalam pemilihan.
Buku yang ditulis oleh Dosen Universitas Andalas, Khairul Fahmi membahas mengenai teori hukum, penafsiran hukum, dan kelembagaan penegak hukum. Lalu pengaturan dan penerapan ketentuan pidana pilkada, serta pengaturan dan penanganan pelanggaran administrasi pilkada.
"Ini akan menjadi referensi pemilihan 2024. Selain itu bisa menjadi rujukan bagi yang ingin melakukan kajian dan analisis dalam dunia pemilu," kata Dewi dalam diskusi Tata Kelola Penerimaan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Jakarta, Kamis, (1/4/2021).
Dia menjelaskan buku yang sedang disempurnakan itu bisa lebih menguatkan lembaga pengawas pemilu dalam beberapa tahun ke depan. Terutama dalam menghadapi penanganan pelanggaran sehingga jajaran Bawaslu sudah memiliki pedoman tambahan selain undang-undang yang mengatur kewenangan dan tugas Bawaslu.
"Akan kami benahi data yang masih kurang. Pertahankan yang sudah kita buat. Draft buku ini sangat luar biasa. Harus segera dibukukan dan disosialisasikan," ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah periode 2012-2017.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Yusti Erlina menuturkan, nantinya akan ada beberapa kegiatan yang sosialisasikan buku yang berisi 7 bab dan 140 halaman kepada para poitisi, akademisi, pemantau pemilu hingga pengambil kebijakan. Ilmu yang ada di dalam buku ini harus disosialisasikan kepada beberapa pihak terkait.
"Ini sangat menarik. Kami bisa mendapatkan perspektit yang berbeda dari berbagai kalangan. Maka akan semakin menambah informasi dan pengetahuan kami dalam melakukan penerimaan laporan dan temuan pelanggaran," katanya.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
