Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mulai menganalisa potensi kerawanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) gelaran Pilkada 2020. Analisis dilakukan usai Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan 16 permohonan PSU Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2020.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan putusan MK itu harus dibaca dengan lebih rinci. Bawaslu harus membaca kesesuaian pertimbangan putusan MK dengan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang telah dibuat Bawaslu. Hal ini supaya Bawaslu bisa melakukan pengawasan dan pencegahan lebih maksimal.
Afif mengajak Bawaslu Provinsi untuk membaca hubungan IKP dengan putusan MK tentang PSU. "Forum ini berusaha menemukenali dan merumuskan seperti apa pengawasan PSU," terangnya dalam Rapat Penyusunan Strategi dan Analisis Pengawasan Dalam PSU MK di Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Dia menegaskan kerawanan pemungutan dan penghitungan suara ulang ini perlu diperbaharui. Karena ada beberapa informasi yang diperoleh selama sidang PHP di MK. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi ini mengingatkan bahwa ada persoalan internal yang perlu diperbaiki.
"Misalnya rekrutmen penyelenggara adhoc, anggaran pengawasan PSU, dan masalah menjelang PSU," tegas laki-laki yang pernah memimpin Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu.
Afif mengharapkan langkah antisipasi bisa direncanakan lebih awal. Oleh sebab itu, semua data pengawasan Pilkada 2020 perlu disandingkan untuk memberikan rekomendasi pengawasan PSU.
"Kita harus mencek lagi IKP, hasil dari Formulir A (From A), dan evaluasi pengawaasan. Hasilnya adalah pencegahan dan pencegahan," kata Afif.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
