Bawaslu Persiapkan Aturan Teknis Pengawasan Verfikasi Parpol dengan Penyesuaian Putusan MK
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmadja meminta inventarisasi persiapan dalam menyusun aturan teknis menjelang Pemilu Serentak 2024. Menurutnya, perlu menyesuaikan aturan pengawasan partai politik (parpol) dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Kunker ke Kepahiang, Abhan Ajak Jajaran Pengawas Perkuat Konsolidasi Internal
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Kepahiang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu – Ketua Bawaslu RI Abhan mengajak jajaran pengawas memperkuat konsolidasi internal dalam rangka persiapan menyambut pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu tepatnya di Kabupaten Kepahiang, Kamis (17/3/2022).

Abhan mengatakan konsolidasi internal menjadi hal yang sangat penting dalam membangun kerjasama, kekompakan dan persamaan persepsi dalam sebuah lembaga.

Rakor Kesiapan Pengawasan Pemilu 2024 Sumsel, Abhan Ingatkan 3 Hal Penting yang Perlu Dipersiapkan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Palembang, Bawaslu Sumsel – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan tiga hal yang perlu disiapkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal ini Ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dihadiri oleh Seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan (15/3).

Terima Hibah Lahan, Gunawan Harap Kaltara Bisa Jadi Graha Pemilu Pertama di Indonesia
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Bulungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengapresiasi hibah lahan yang diberikan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Hal ini disampaikannya usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Gubernur Kaltara.
 
Gunawan menyatakan hibah lahan dari Pemprov Kaltara ini kiranya dapat menjadi Graha Pemilu di kemudian hari, sebab letaknya berdampingan dengan hibah lahan untuk KPU Provinsi Kaltara. 
 
Daftar Pemilihan Berkelanjutan, Bawaslu Rekomendasikan Penguatan Sistem Informasi Bersama
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Manggarai Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap perlu adanya penguatan standar pedoman pengawasan dalam memberikan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Untuk itu, dia melihat perlu adanya standar yang sama dalam pengumpulan pemutakhiran data daftar pemilih berkelanjutan. 
 
Bawaslu Mantapkan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Manggarai Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memantabkan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Acara tersebut dibuka oleh Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Manggarai Barat, Jumat (11/3/2022). "Saya ingin di forum ini, kita menyelesaikan yang menjadi pekerjaan kita dan apa-apa yang sudah dikerjakan diberi bantalan yang standar (dibuat aturannya)," ujarnya saat membuka Rakor Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Webinar Bawaslu Jambi, Dewi Tegaskan Kode Etik Penyelenggara Hasilkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu  Ratna Dewi Pettalolo menegaskan kode etik penyelenggara pemilu bertujuan menghasilkan pemilu dan pemilihan (pilkada) berkualitas.  Begitu pula diungkapkan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati yang menyarakan dalam menjalankan tugas penyelenggara pemilu dituntut transparan dan terbuka dengan pelibatan jajaran lainnya.

Bagja Harap Buku Hasil Seminar dan Lokakarya Nasional Beri Dampak Positif
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap penyusunan buku call of paper penyelesaian sengketa akan memberi dampak besar dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik. Hal itu ia sampaikan dalam focus group discussion Penyusunan Buku Call of Paper Hasil Seminar dan Lokakarya Nasional Divisi Penyelesaian Sengketa, Kamis (10/3/2022).

"Call of paper ini diharapkan memberi masukan agar mekanisme penyelesaian sengketa pemilu lebih baik," ungkapnya.

Resmikan Kantor Kabupaten Halsel Pemberian Pemda, Abhan: Ini yang Pertama
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Halsel, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan didampingi Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik meresmikan Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis (10/3/2022).

Abhan menjelaskan pembangunan kantor Bawaslu yang berawal dari hibah tanah, lalu dibangun dibantu pula pembangunannya oleh Pemda Halmahera Selatan merupakan yang pertama di Indonesia dan dimulai di Indonesia Timur.

Taati Keputusan KPU, Bagja: Penyelenggara Pemilu Fokus Siapkan Pemilu 2024 pada 14 Februari
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu selalu menaati keputusan KPU terkait waktu pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Menurutnya, publik perlu memahami pemilu tidak hanya berbicara pemungutan suara saja melainkan juga ada tahapan-tahapan sebelum pelaksanaan.
 
Kembangkan Kualitas Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu dan APHTN- HAN Tandatangani Nota Kesepahaman
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara- Hukum Adminstrasi Negara (APHTN-HAN) Guntur Hamzah menandatangani nota kesepahaman antara Bawaslu dengan APHTN-HAN di Gedung Bawaslu lantai lima, Jalan M.H Thamrin 14, Rabu (9/3/2022).
 
Bawaslu Terima Hibah Tanah dan Bangunan dari Bupati Tebo
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilih Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro secara simbolis menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Selasa (8/3/2022). Hibah ini rencananya bakal digunakan untuk tempat bekerja jajaran Bawaslu Kabupaten Tebo.

Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (HPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa tanah seluas 2.500 meter persegi dan bangunan seluas 600 meter persegi. Acara penyerahan diberikan Bupati Tebo Sukandar kepada Sekjen Bawaslu.

Guna Lindungi Hak Pilih Masyarakat, Fritz Sosialisasikan Produk Hukum Pemilu dan Pemilihan di Bangli
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Bangli, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan sosialisasi produk hukum pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bangli, Bali, Sabtu (5/2/2022). Sosialisasi tersebut dilakukan guna melindungi hak pilih dari masyarakat untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang.

“Kami hari ini hadir di tengah bapak/ibu untuk mensosialisasikan terkait regulasi Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 nantinya. Bawaslu hadir dalam rangka melindungi hak pilih dan suara dari masyarakat,” ujarnya dalam acara Sosialisasi Produk Hukum Pemilu Pemilihan di Balai Banjar Pengelipuran.

Dewi Sebut Integritas Jadi Bekal Utama Penyelenggara Hadapi Pemilu Serentak 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 semakin digencarkan, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo melihat salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan adalah penyelenggara yang berintegritas.

Pasalnya masyarakat mengamati tingkah laku penyelenggara, maka dia melihat ini tugas berat bagi Bawaslu untuk melakukan proses seleksi maupun pembinaan untuk menghadirkan pribadi-pribadi yang teguh dan berintegritas. 

Abhan Jelaskan Tiga Hal Tingkatkan Kualitas SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyambut Pemilu dan Pilkada 2024, Ketua Bawaslu Abhan melihat perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Pertama, Abhan menyebutkan soal seleksi Bawaslu kabupaten/kota dengan normal periode 5 tahun kepemimpinan. Jika ada seleksi nantinya akan dikhususkan untuk melakukan fit and proper test. Dia meminta pengkajian kembali terkait sistem yang akan dilakukan one by one atau dibuat diskusi kelompok.