close× Call Us
close×

Berita

Bawaslu Gelar Sidang Perdana Permohonan Sengketa dari Lima Parpol yang Tak Lolos Verifikasi Administrasi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu secara maraton menggelar sidang perdana permohonan penyelesaian sengketa dari lima partai politik (parpol) yang tak lolos dalam pendaftaran dan verifikasi administrasi yang ditetapkan KPU. Kelima parpol yang mengajukan sengketa ini yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Republik, Partai Partai Republik Indonesia, dan Partai Swara Rakyat Indonesia Indonesia (Parsindo).

Di Hadapan Para Hakim TUN, Totok Jelaskan Penyelesaian Sengketa Proses Oleh Bawaslu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjadi pengajar para hakim dalam kegiatan Pelatihan Singkat Sengketa Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Seluruh Indonesia, di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, Selasa (25/10/2022). Dalam kegiatan tersebut Totok menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu.

Puadi: Penanganan Pelanggaran Afirmatif Jadi Arah Kebijakan Strategi Pengawasan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menerangkan salah satu arah kebijakan dan strategi pengawasan Bawaslu yaitu penanganan pelanggaran yang afirmatif. Hal tersebut kata Puadi sebagai komitmen Bawaslu mengawal pemilu berintegritas.

"Kaitannya dalam penanganan pelanggaran ke depan, kita mengenal penanganan pelanggaran yang afirmatif," kata Puadi dalam agenda yang bertajuk 'Merawat Pemilu Dalam Dimensi Restorasi' yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Nasdem MPR, Selasa (25/10/2022).

Lantik 16 PAW Bawaslu Daerah, Bagja Beri Pesan Siap Awasi Verfak
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

 Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berpesan kepada 16 Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pengganti antar waktu (PAW) untuk memperhatikan segala hal yang berkaitan tentang verifikasi faktual, sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dalam tahapan Pemilu Serentak 2024. 

Puadi Tegaskan Bawaslu Lakukan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran HAM dalam Pemilu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu bakal menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan tak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pemilu. Apabila ada pelanggaran HAM, menurutnya Bawaslu akan menangani dengan ketentuan penanganan pelanggaran pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Lantik 110 Pejabat, Sekjen: Laksanakan Tugas dengan Baik
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu lantik 110 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Bawaslu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berpesan kepada para pejabat terlantik agar melaksanakan tugas dengan baik dan mendukung ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan kerja pengawasan.

Pengumpulan Data IKP Libatkan Bawaslu Kabupaten/Kota, Herwyn: Kita Butuh Data Komperhensif
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat valid dan komperehensif. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.

Audiensi dengan DPRD Batang, Bagja Jelaskan tentang NPHD
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa anggaran terkait pembiayaan Bawaslu daerah hingga pengawas ad hoc (sementara) dalam pemilihan (pilkada) melalui hibah dari APBD. Anggaran tersebut menurutnya dikeluarkan kepala pemerintahan daerah (gubernur dan bupati/wali kota) melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disetujui DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Totok: Ciptakan Nuansa Aman dan Nyaman Saat Awasi Verifikasi Faktual
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau agar seluruh jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat bergotong royong memberikan rasa nyaman kepada anggota partai politik (parpol) saat mengawasi tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 saat ini.

Tidak Hanya Awasi Pemilu, Bagja: Bawaslu Siap Bina Parpol Lakukan Sosialisasi dan Kampanye yang Benar
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan pemilu, tetapi juga siap membantu partai politik dalam melakukan sosialisasi yang benar dan kampanye yang benar. Hal tersebut dikatakan Bagja saat menjadi narasumber di acara Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar, Ji-Expo, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). 
 
Masalah dalam Pendaftaran Parpol, Bagja Ungkap Perlunya Persamaan Persepsi Penyelenggara Pemilu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan beberapa permasalahan dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik (parpol). Menurutnya perlunya persamaan persepsi antar-penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dalam mengantisipasi persoalan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Tingkatkan Kinerja Pengawasan Digital, Bawaslu Perkuat Sistem Teknologi Informasi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu terus meningkatkan kinerja pengawasan digital. Salah satunya dengan memperkuat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigap Lapor) dan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu).
 
Pembekalan Timsel Bawaslu Kalbar 2023-2028, Sosialisasi Seleksi Difokuskan ke Tiga Kelompok
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan menyelenggarakan seleksi calon anggota Bawaslu Kalbar periode 2023-2028. Kepada tim seleksi (timsel), Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda meminta agar memprioritaskan sosialisasi perekrutan kepada tiga kelompok masyarakat yakni perempuan, disabilitas, dan kelompok marjinal atau masyarakat adat.

Lolly Harap IKP Mampu Jadi Formulasi Pengawasan Pemilu bagi Eksternal dan Internal
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mampu memformulasikan (jadi rumusan) strategi pengawasan pemilu. Strategi tersebut, kata Lolly, sebagai rujukan kerawanan pengawasan pemilu, yang tidak hanya menyasar pihak eksternal, melainkan internal Bawaslu itu sendiri.

Evaluasi Tiga Perbawaslu, Totok Minta Jajaran Kerja Cepat dan Tepat
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta jajaran dari tingkat pusat hingga Bawaslu kabupaten/kota dapat bekerja sama ikut membantu mengevaluasi tiga Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Dia ingin Bawaslu bekerja dengan cepat dan tepat.

"Kita diskusikan dan evaluasi tiga Perbawaslu ini sehingga harapannya bahasa Perbawaslu nanti kompatibel dan pas itu yang kita harapkan," jelasnya dalam Rakor Evaluasi tiga Perbawaslu Gelombang II di Jakarta, Selasa (18/10/2022).