close× Call Us
close×

Berita

Kampanye Bukan Ajang Saling Fitnah dan Adu Domba
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan kampanye adalah kegiatan adu gagasan visi, misi, dan program serta citra diri peserta Pemilu, bukan saling adu domba dan fitnah.

Kampanye harus dilaksanakan dengan cara yang arif dan positif. Kampanye ajang meningkatkan partisipasi pemilih dengan dilakukan secara bertanggung jawab. Kata Ratna Dewi dalam Pembekalan Calon Anggota Legislatif DPR RI Pemilu 2019 PDI Perjuangan, di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

Belajar dari Masa Lalu, Bawaslu Tingkatkan Kesadaran Etik Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : nurisman pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga etika dan kehormatan lembaga. Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, semakin besar kewenangan Bawaslu akan semakin besar pula potensi ketidakpuasan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan Bawaslu. Ketidakpuasan ini bisa mendorong mereka untuk melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Afif: Utamakan Sinergitas Antar Penyelenggara Pemilu
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, komunikasi antar penyelanggara pemilu di tengah tahapan yang sangat padat sangat diperlukan. “Jangan sampai jajaran Bawaslu hanya bertugas mencari kesalahan penyelenggara,” ujarnya saat memberikan materi pada Kegiatan Orientasi Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jakarta, Kamis (31/10/2018).

Bawaslu Dorong Adanya TPS Khusus di Lapas dan Rumah Sakit
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berupaya menjaga hak pilih masyarakat di Pemilu 2019 mendatang, termasuk penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah sakit.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, penghuni Lapas cukup banyak. “Ini yang akan menjadi masalah. Petugas tidak mungkin memberikan izin penghuni Lapas ke luar Lapas untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Abhan saat menjadi narasumber di acara Rapat Kerja Teknis Pengawasan DPTHP-1 Dan Pelaporan Awal Tahapan Kampanye  Pemilihan Umum Tahun 2019 di Karawang, Selasa (30/10/2018).

Hingga Oktober 2018, Bawaslu Telah Selesaikan 502 Kasus Sengketa Proses Pemilu 2019
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga memasuki Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah menyelesaikan sebanyak 502 kasus sengketa proses Pemilu 2019.

Tingkatkan Kualitas Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Gelar Rakornas di Sorong
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Sengketa, di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018).

Rakornas ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, serta mengundang seluruh Ketua dan Anggota berikut Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Anggota Bawaslu RI Resmikan Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Sorong
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Papua Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meresmikan Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018). Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan disaksikan seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Ketat Awasi Kampanye, 138 APK di NTT Ditertibkan
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 138 Alat Peraga Kampanye (APK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditertibkan oleh jajaran pengawas daerah. Pemasangan APK berupa baliho dan spanduk ini tidak sesuai dengan aturan.
 
Ketua Bawaslu NTT Thomas M Djawa mengatakan, Bawaslu kabupaten/kota di NTT melakukan pengawasan secara ketat selama tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak 23 September 2018 lalu. APK yang tidak sesuai dengan aturan langsung ditertibkan oleh jajaran pengawas bekerja sama dengan stakeholder terkait. 
PSU Sampang, Daftar Pemilih Tetap Masih Menjadi Perhatian
Ditulis oleh : nurisman pada :

Sampang, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Moch. Afifuddin bersama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan pemungutan suara ulang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Semua proses, kata Afif, menjadi fokus pengawasan Bawaslu, baik sebelum hari H maupun pada hari H. “Semuanya kami awasi, dari pembukaan sampai penghitungan dan rekapitulasi nani,” ujarnya.

Ini Empat Alasan Pemilu Serentak 2019 Dinilai Akan Lebih Baik
Ditulis oleh : mzaint pada :
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai Pemilu Serentak 2019 mendatang akan bisa terselenggara dengan lebih baik dibandingkan Pemilu 2014 silam. Hal ini disampaikan pada Focus Group Discussions (FGD) “Mewujudkan Pileg dan Pilpres Serentak yang Berintegritas”, kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (26/10/2018) sore.
 
Tekanan Besar, Pengawas Pemilu Harus Tetap Cermat Tangani Laporan Pelanggaran
Ditulis oleh : mzaint pada :
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan pengawas pemilu untuk tetap cermat dalam menentukan suatu laporan sebagai pelanggaran pemilu atau bukan. Pasalnya, tekanan dari pihak pelapor agar laporannya ditindaklanjuti dan dinyatakan terbukti besar.
 
Afif: PSU Sampang Akan Menjadi Barometer Dalam Persoalan Daftar Pemilih Tetap
Ditulis oleh : nurisman pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur akan digelar pada tanggal 27 Oktober 2018, sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pilkada sampang harus diulang. 

Dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Surabaya, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan konsolidasi menjelang pengawasan PSU Kabupaten Sampang. Rapat konsolidasi ini melibatkan seluruh koordinator divisi pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Anggota Bawaslu: Kampanye Wujud Pendidikan Politik
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum –   Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan, kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye harus dilakukan secara bertanggung jawab  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
 
Bawaslu Ajak Peserta Pemilu Beri Pendidikan Politik Baik Kepada Masyarakat
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Abhan mengajak semua pihak terutama peserta Pemilu 2019 untuk dapat memberikan pendidikan politik yang positif terhadap masyarakat selaku pemilih. Semua pihak harus sejalan dalam menyuguhkan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

“Masyarakat ini ujung tombak dalam mensukseskan Pemilu. Jadi, harus didorong supaya menjadi pemilih yang cerdas dan berdaulat. Berikan mereka pendidikan politik yang positif,” kata Abhan dalam Rakornas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tentang Pemilu, di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Ketua Bawaslu: Peserta Pemilu Harus Paham Aturan Kampanye
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, peserta Pemilu beserta tim kampanye harus memahami metode kampanye dan waktu yang dibolehkan kampanye. Peserta Pemilu belum diperbolehkan untuk kampanye melalui media massa dan rapat umum hingga 24 Maret 2019 mendatang.

Abhan menjelaskan, dalam kampanye terdapat istilah citra diri. Citra diri dalam pemilihan legislatif berarti menampilkan logo, gambar, dan nomor urut. Sedangkan citra diri peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu gambar pasangan calon dan nomor urut pasangan calon.