close× Call Us
close×

Berita

Bawaslu Akan Tindak Pengguna Fasilitas Negara Dalam Kampanye
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan menindak tegas pihak yang menggunakan fasilitas negara atau menyediakan fasilitas negara untuk dimanfaatkan dalam kampanye. 
 
“Potensi pelanggaran pemilu  jika terjadi di masa kampanye akan kami proses. Yang perlu diperhatikan pada masa kampanye yaitu penggunaan fasilitas pemerintah seperti fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas negara lain,”  tutur Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo di Gedung Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Pekan Ini Bawaslu Tetapkan Status Penanganan Kasus Mahar Politik
Ditulis oleh : Muhtar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan menyampaikan status perkara dugaan mahar politik yang dikemukakan politisi Partai Demokrat Andi Arief pada hari Rabu (29/8/2018) atau Kamis (30/8/2018). Bawaslu akan menggelar pleno terhadap perkara tersebut.

“Status laporannya akan kami sampaikan Rabu sore atau Kamis pagi,” ujar Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di Gedung Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Bawaslu Adakan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengadakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Satuan Kerja di Lingkungan Bawaslu. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar staf keuangan yang bertugas sebagai operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) mampu menyusun laporan yang akurat, sehingga tercapai tertib administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara formal.
 

Terlapor Pelanggaran Pidana Pemilu Dapat Diproses In Absentia
Ditulis oleh : mzaint pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa Bawaslu telah mencapai kesepakatan dengan pihak kepolisian dan kejaksaaan terkait definisi in absentia dalam penanganan pelanggaran pemilu di Sentra Gakkumdu. Sejak masih berstatus terlapor, Bawaslu dapat melakukan pemeriksaan secara in absentia atau tanpa kehadiran terlapor. 

Penyelenggara Pemilu Wajib Utamakan Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi Publik
Ditulis oleh : admin pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Abhan menyampaikan bahwa di era digital ini pemanfaatan media sosial penting bagi kemajuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Bawaslu Ajak Caleg Laporkan Dugaan Pelanggaran
Ditulis oleh : Muhtar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengajak semua pihak termasuk bakal calon legislatif pemilu 2019 ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu 2019. Salah satu partisipasi bakal calon caranya bisa berpoisisi sebagai pelapor. 
 
Bawaslu Tekankan Kerjasama Kolektif Kolegial Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : admin pada :

Jatinangor, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, menekankan pentingnya nilai kebangsaan dan soliditas dalam mengemban tugas sebagai pengawas pemilu.

Ketua Bawaslu Ajak Perkuat Soliditas Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
Ditulis oleh : admin pada :

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI, Abhan, mengajak seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk memperkuat soliditas mereka. Hal itu disampaikan saat menjadi Inspektur upacara pada Apel Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan dan Soliditas Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2018 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sabtu (25/08/2018).

Bawaslu Pastikan Pemilih Difabel Dapatkan Hak Pilih
Ditulis oleh : Muhtar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan memastikan dan mendorong pemerintah untuk memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas yang punya hak pilih agar terekam e-KTP. Jika tidak direkam, tentu akan menjadi persoalan pada Pemilu 2019 apakah bisa menjadi pemilih atau tidak. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/8/2018).
 
Terima Permohonan Sengketa DCS, Bawaslu Lindungi Hak Warga Negara
Ditulis oleh : Muhtar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hak warga negara untuk memilih dan dipilih dilindungi oleh undang-undang. Menghilangkan hak warga negara adalah pelanggaran berat. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

“Mereka (mantan napi koruptor) juga warga negara yang punya hak yang dilindungi Undang-Undang,” ujar Fritz.

Apresiasi Pengawas Daerah, Bawaslu Gelar Bawaslu Award 2018
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan Bawaslu Award 2018 untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pengawas pemilu di daerah. Bawaslu Award 2018 ini merupakan kali kempat Bawaslu membuat persembahan sebagai apresiasi atas prestasi para pengawas pemilu di berbagai tingkatan dalam mensukseskan setiap hajatan pesta demokrasi rakyat Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada 2018 yang berlangsung aman dan damai.
 
Bawaslu Galang Dana untuk Lombok
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggalang dana bantuan untuk korban bencana gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Penggalangan dana itu dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Bawaslu Award, Rabu (15/8/2018) di Jakarta.
 
"Duka Lombok adalah duka kita. Mengurangi beban saudara-saudara kita di Lombok dan sekitarnya adalah tanggung jawab kita juga. Saya harap, kesediaan kita menyisihkan sebagian rezekinya untuk saudara kita," ujar Abhan.
 
Tidak Hanya di Indonesia, Bawaslu Juga Memecahkan Rekor Dunia
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pelantikan 1.914 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Bawaslu bukan hanya memecahkan rekor di Indonesia, namun juga dunia. Hal ini disampaikan oleh CEO sekaligus pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana dalam sambutannya sebelum menyerahkan rekor "Pelantikan Pejabat Publik Terbanyak" pada acara Bawaslu Award 2018, Jakarta, Rabu (20/08/2018). 
 
Pengembangan Pengawasan Partisipatif Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pengembangan pengawasan pemilu partisipatif adalah kewajiban Bawaslu kabupaten/Kota, bukan Bawaslu Provinsi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro saat memberikan arahan usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan 2018-2023, Jakarta, Rabu (15/08/2018). 
 
"Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengembangkan pemilu partisipatif, dan ini tidak ada kewajiban di dalam Bawaslu Provinsi,” ujar Gunawan.
 
Pemilu 2019: Tantangan Pertama Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilu 2019 menjadi tantangan pertama yang harus dapat dilewati dan dihadapi oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih. Para pejabat yang baru dilantik itu ditantang mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.