• English
  • Bahasa Indonesia

UU Pemilu

Abhan Beberkan Evaluasi Pemilu Serentak Dalam Sidang MK

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir sebagai pihak terkait dalam sidang permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak.

Share

Abhan Minta Kajian Mendalam Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu melakukan kajian mendalam terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.

Share

Dewi: Bawaslu Perlu Lakukan Riset Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menekankan pentingnya melakukan riset terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia melihat perlu adanya kajian terkait pasal-pasal yang dianggap perlu pembaruan misalnya dalam aturan berkampanye dan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Share

Pembuat UU Tak Satukan Rezim, Ada 'Gap' UU Pilkada dengan UU Pemilu

Sulawesi Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang, para pembuat UU melupakan membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar pelaksanaan pilkada, membuat kewenangan Bawaslu lemah dibandingkan kewenangan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu.

Share

Bawaslu Harap Regulasi Disahkan Jauh Sebelum Tahapan Dimulai

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Beberapa catatan Bawaslu terkait Pemilu 2019 salah satunya menyangkut regulasi pemilu, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karenanya, Bawaslu yang juga didukung KPU berharap aturan, regulasi, atau UU sebaiknya sudah ada sebelum tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada) dimulai.

Share

Abhan Beberkan Beda Kewenangan Bawaslu dalam Pemilu dan Pilkada

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan perbedaan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pemilu dengan gelaran pilkada. Perbedaan ini setidaknya membuat pengawas pemilu harus semakin bekerja keras untuk mengulang sukses pengawasan Pemilu 2019.

Share

Pakar Hukum Dorong Bawaslu Ajukan ‘Judicial Review’ UU Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu didorong melakukan judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, kewenangan Bawaslu banyak memiliki perbedaan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Share
Berlangganan RSS - UU Pemilu

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 29 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 28 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 22 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu