UU Pemilu

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta istilah pengawas (panwas) tingkat desa/kelurahan dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) harus konsisten mengadopsi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengkritisi penerapan aplikasi sistem informasi KPU yang belum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, pengaturan pengawasan pemilu dari tahun 1982 sampai 2019 berkembang cukup baik. Aturan kelembagaan, unsur-unsur pembentukan serta tugas kewenangan Bawaslu berevolusi menjadi tetap, kuat dan mandiri.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah yang saat ini sedang menggaungkan omnibus law (penggabungan beberapa UU) menjadi momentum perbaikan regulasi kepemiluan. Koordinator Hukun, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota wajib berperan melakukan fungsi pengawasan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berikan pendalaman keterangan terkait permohonan judicial review UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam memberikan keterangan membahas soal pengawasan terhadap verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, para pemangku kepentingan seharusnya melakukan evaluasi terhadap penanganan pidana pemilu di Indonesia. Berbicara Sentra Gakkumdu, menurutnya, bukan hal baru dalam pilkada karena sudah ada sejak 2004.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir sebagai pihak terkait dalam sidang permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak.