Kutai Kartanegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh Panwascam se-Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegakkan aturan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kukar 2024. Dia menegaskan Panwascam harus berani dan konsisten menindak setiap dugaan pelanggaran.
"Panwascam itu harus berani dan terus berarti. Karena keberanian kawan-kawan (panwascam) akan menjadikan demokrasi khususnya di Kukar terus hidup dan dikenang. Sekali berani, lalu keberanian itu akan menjadi tonggak bagi penguatan demokrasi di Kukar," seru Totok kepada ratusan Panwascam di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur, Jumat (11/4/2025).
Sebaliknya, Totok menyebut jika Panwascam 'melempem' maka demokrasi akan mati dan tidak tertutup kemungkinan akan ada permohonan ke MK lagi. Maka dari itu dia meminta di kabupaten yang penuh sejarah serta terkenal sebagai kerajaan tua di Indonesia ini, Panwascam harus tegak menindak pelanggaran.
"Jangan main-main pak, ini Kukar, kota tua, kerajaan tua. Spiritnya (Kukar) simbol lembuswana, itu dahsyat, segala daya kekuatan ada di simbol itu. Saya berharap simbol ini merasuki jiwa kawan-kawan dalam menegakkan aturan demokrasi dalam PSU di Kukar. Kalau tidak, maka akan menjadi cacat demokrasi di kota tua yg kita banggakan ini," papar laki-laki asal Malang itu.
Dia mengingatkan dalam penegakan aturan, ada satu pasal yang telah tersinkronisasi usai judicial reviuw Undang Undang Pemilihan. Pasal 188 telah disinkronisasikan dengan pasal 71, kalau dahulu TNI dan Polri tidak bisa dipidana, sekarang ini TNI Polri yang melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta pemilihan bisa dipidana.
"Nah ini tugas kawan-kawan untuk mencermati sehingga itu tidak terjadi. Ini kita sosialisasikan ke pemilu kedepan untuk lebih baik. Saya titipkan PSU di Kukar ini berjalan baik dan panwascam akan mengawasi, mencegah, dan menindak sesuai dengan aturan," papar Totok.
Penulis: JRP
Fotografer: Nana Humas Bawaslu Kaltim
