Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada demi membentuk pemerintah daerah (pemda) yang bersih. Sebab menurutnya, revisi tersebut juga bakal mencantumkan larangan eks narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
“Harus ada ikhtiar merevisi UU 10 ini, terutama menyangkut eks napi koruptor yang harus ada larangannya untuk ikut kontestasi dalam Pilkada yang tercantum dalam UU 10 Tahun 2016. DPR harus satu suara dengan penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) terkait kelemahan dan kekurangan dalam UU Pilkada ini,” jelasnya dalam Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pilkada 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (24/8/2019).
Baca juga: Abhan: Dana NPHD Pilkada 2020 Cair Secara Bertahap
Dia menyatakan, lantaran tidak adanya larangan eks napi koruptor yang tertuang dalam UU 10 Tahun 2016 mengakibatkan banyaknya celah mantan napi koruptor mengikuti kontestasi pilkada. Hal ini baginya memungkinkan budaya korupsi terulang kembali pasca terpilih. "Harus ada kepastian hukum yang memayungi," sergahnya.
Abhan menjabarkan, bukan tanpa alasan Bawaslu ikut mengusulkan revisi UU 10/2016. Selain masih banyak kelemahannya terkait UU 10 Tahun 2016 tersebut, Bawaslu ingin pemda bebas dari korupsi yang mungkin dilakukan oleh kepala daerah setelah terpilih.
Baca juga: Ketua Komisi II DPR Minta Pemda Permudah NPHD
Bawaslu, lanjutnya, akan satu visi dan satu prinsip untuk tidak menginginkan pelaksanaan pilkada di 270 wilayah pada 2020 diisi oleh calon yang menyandang status mantan napi koruptor.
“Bawaslu ingin pemerintahan di daerah bebas dari korupsi. Dan pemerataan pembangunan daerah berjalan sesuai harapan rakyat,”tuturnya.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
