• English
  • Bahasa Indonesia

UU Pilkada

Abhan: Ikhtiar Revisi UU 10 untuk Pemda Bebas Korupsi

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada demi membentuk pemerintah daerah (pemda) yang bersih. Sebab menurutnya, revisi tersebut juga bakal mencantumkan larangan eks narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Share

Fritz Minta Sukses Pemilu 2019 Terulang Saat Pilkada 2020

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kesuksesan Pemilu 2019 dapat terulang kembali saat gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

Share

Rencana ‘Judicial Review’ UU Pilkada, Fritz: Kita Manfaatkan Momentum

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar menegaskan, akan melakukan judicial review UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Guna melancarkan rencana tersebut, Fritz bilang, akan memanfaatkan momentum.

Share

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Dukung Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, terus mendorong revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Revisi ini menurutnya sangat penting agar sesuai perkembangan zaman, terutama terkait fungsi pengawasan Bawaslu dalam pilkada.

Share

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Akan Evaluasi Perbawaslu Tahapan Pemilihan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Friz Edward Siregar menyampaikan, ada dua isu besar menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

Share

Fritz: Kita akan Ajukan Judicial Review UU Pilkada

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu bakal mengajukan judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai, Bawaslu tidak akan maksimal melakukan fungsinya dalam Pilkada 2020 tanpa adanya revisi UU tersebut.

Share

Bawaslu Harap Regulasi Disahkan Jauh Sebelum Tahapan Dimulai

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Beberapa catatan Bawaslu terkait Pemilu 2019 salah satunya menyangkut regulasi pemilu, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karenanya, Bawaslu yang juga didukung KPU berharap aturan, regulasi, atau UU sebaiknya sudah ada sebelum tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada) dimulai.

Share

Halaman

Berlangganan RSS - UU Pilkada

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text