• English
  • Bahasa Indonesia

UU Pilkada

Mulai Hari Ini, Kepala Daerah yang Mutasi Pejabat Bakal Kena Sanksi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada 2020, terhitung hari ini, Rabu (8/1/2020) hingga akhir masa jabatan, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana.

Share

Penerima dan Pemberi Kena Sanksi, Abhan: Masyarakat Harus Diedukasi Bahaya Politik Uang

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada tentang sanksi hukum bagi pemberi dan penerima dalam politik uang, Ketua Bawaslu Abhan tak ingin masyarakat menjadi pelaku dan korban.

Share

Pemerintah Gaungkan Omnibus Law, Fritz Harap UU Pilkada dan UU Pemilu Dikodifikasi

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah yang saat ini sedang menggaungkan omnibus law (penggabungan beberapa UU) menjadi momentum perbaikan regulasi kepemiluan. Koordinator Hukun, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota wajib berperan melakukan fungsi pengawasan Pilkada Serentak 2020.

Share

Bawaslu Beri Keterangan dalam Sidang Judicial Review UU Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan keterangan dalam sidang judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Bawaslu berkedudukan sebagai pihak terkait dalam sidang Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Share

Fritz Jelaskan Beda Durasi Penanganan Pelanggaran Administrasi untuk Pemilu dan Pilkada

Bengkulu Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan perbedaan durasi penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang biasa disebut UU Pilkada.

Share

Fritz Hadiri Sidang MK Terkait Uji Materi UU Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menghadiri sidang perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda keterangan pihak termohon dari pihak DPR, Kemendagri, Kemenkumham, dan presiden.

Share

Songsong Pilkada Serentak 2020, Fritz Jelaskan UU Pilkada Tak Relevan

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan catatan umum serta tantangan pengawasan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2020 terutama dalam hal regulasi.

Share
Berlangganan RSS - UU Pilkada

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu