• English
  • Bahasa Indonesia

Abhan: Ikhtiar Revisi UU 10 untuk Pemda Bebas Korupsi

Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pilkada 2020 di Surabaya, Sabtu 24 Agustus 2019/Foto: Irwan

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada demi membentuk pemerintah daerah (pemda) yang bersih. Sebab menurutnya, revisi tersebut juga bakal mencantumkan larangan eks narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Harus ada ikhtiar merevisi UU 10 ini, terutama menyangkut eks napi koruptor yang harus ada larangannya untuk ikut kontestasi dalam Pilkada yang tercantum dalam UU 10 Tahun 2016. DPR harus satu suara dengan penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) terkait kelemahan dan kekurangan dalam UU Pilkada ini,” jelasnya dalam Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pilkada 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: Abhan: Dana NPHD Pilkada 2020 Cair Secara Bertahap 

Dia menyatakan, lantaran tidak adanya larangan eks napi koruptor yang tertuang dalam UU 10 Tahun 2016 mengakibatkan banyaknya celah mantan napi koruptor mengikuti kontestasi pilkada. Hal ini baginya memungkinkan budaya korupsi terulang kembali pasca terpilih. "Harus ada kepastian hukum yang memayungi," sergahnya.

Abhan menjabarkan, bukan tanpa alasan Bawaslu ikut mengusulkan revisi UU 10/2016. Selain masih banyak kelemahannya terkait UU 10 Tahun 2016 tersebut, Bawaslu ingin pemda bebas dari korupsi yang mungkin dilakukan oleh kepala daerah setelah terpilih.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Minta Pemda Permudah NPHD

Bawaslu, lanjutnya, akan satu visi dan satu prinsip untuk tidak menginginkan pelaksanaan pilkada di 270 wilayah pada 2020 diisi oleh calon yang menyandang status mantan napi koruptor.

“Bawaslu ingin pemerintahan di daerah bebas dari korupsi. Dan pemerataan pembangunan daerah berjalan sesuai harapan rakyat,”tuturnya.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Friday, 22 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Thursday, 21 November 2019 WIB
To event remaining 29 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Wednesday, 20 November 2019 WIB
To event remaining 28 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 15 October 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Thursday, 14 November 2019 WIB
To event remaining 22 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu