Jakarta, Badan Pengawas Pemiliham Umum - Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bisa bekerjasama secara cepat untuk menangkal konten hoaks dan disinformasi. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melihat, dalam dunia media sosial, semua informasi akan serba cepat meluas ke masyarakat.
Maka dari itu, Herwyn memandang, pencegahan menjadi bagian dari komitmen bersama antar-stakeholder sehingga pemilu dapat terselenggara dengan baik. Sebelumnya diketahui Bawaslu telah melakukan kerja sama melalui nota kesepahaman dengan Kominfo terkait dengan Pemilu 2024.
"Lewat pengawasan media sosial kami meminta Kominfo membantu bisa secepatnya mentakedown akun media sosial, jangan sampai merusak hubungan dan kedamaian saat Pemilu," jelasnya di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Dalam tindak lanjut rapat ini, Herwyn meminta agar satuan tugas (satgas) untuk pengawasan siber di Bawaslu dapat diberikan pelatihan. Baginya hal ini penting sehingga nanti pada saat tahapan krusial Pemilu 2024, pengawas pemilu bisa siap melakukan tugasnya.
"Satgas jajaran kami tergolong baru untuk pengawasan siber, maka memang perlu pelatihan kepada kami cara mengawasi terkait hal tersebut," kata peraih gelar doktoral Universitas Brawijaya itu.
Dalam upaya ini Herwyn berharap agar Bawaslu yang dibantu Kominfo dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi mana yang merupakan pelanggaran di internet dan media sosial.
Menanggapi hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, menyambut baik dorongan Bawaslu untuk melakukan pencegahan hoaks dan disinformasi bersama-sama. Menurutnya ini memang perlu gerakan cepat agar tidak cepat menyebar.
"Soal mekanisme yang cepat, harus take down jika ada (konten) yang kurang baik. Intinya kita harus sepakati, kalo ada konten begitu langsung saja putuskan dalam waktu tertentu," kata Budi dalam forum tersebut.
Editor: Jaa Pradana
Foto: Reyn Gloria
 |
 |
Webmail
