Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan peserta pemilu harus tertib berlalu lintas saat melakukan kegiatan kampanye menggunakan kendaraan bermotor.
“Peserta pemilu wajib ikuti aturan kampanye, begitu juga aturan lalu lintas di jalan agar tidak merugikan orang lain dengan aktifitas kampanyenya,” ungkap dia dalam acara Rakernis Polantas Bidang Penegakan Hukum Traffic Analysis 2023 di Bali, Senin (2/10/2023).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, dalam menegakkan keadilan pemilu. Salah satu mekanismenya dengan cara klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Hasil yang dikeluarkan merupakan sebuah rekomendasi.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan humas menjadi garda terdepan untuk menjembatani komunikasi lembaga kepada publik. Maka dia menyerukan kehumasan Bawaslu hingga tingkat daerah, bisa memiliki satu semangat yang sama.
"Kehumasan itu jembatan komunikasi, bukan hanya menghubungkan ke luar tapi juga ke dalam. Sehingga Kabag dan staf harus berani mengeluarkan gagasan kreatif terbaiknya untuk kehumasan menjelang Pemilu 2024 tanpa batas," jelasnya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/9/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono
berharap politisasi identitas tidak terjadi di Pemilu 2024. Dia menjelaskan politisasi identitas adalah upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa.
"Ini yang tidak boleh, politisasi identitas itu yang tidak boleh, kalau politik identitas itu sudah ada dalam diri kita dan tidak bisa diingkari," katanya saat memberi bimbingan teknis anggota DPRD Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Kamis (28/9/2023).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang memberikan pencerahan pemilu berkualitas kepada masyarakat. Bawaslu menurutnya akan membantu penguatan literasi pengawasan pemilu bagi para mahasiswa.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu daerah mempersiapkan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien. Hal ini mengingat akan ada irisan tahapan Pemilu 2024 dengan Pemilihan (Pilkada) 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan, Bawaslu berencana akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri dan TNI. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai teknis pemeriksaan Anggota TNI dan Polri yang terjerat persoalan hukum pemilu.
“MoU tersebut didasari oleh terdapat Anggota TNI dan Polri yang turut diancam sanksi pidana oleh UU Pemilu. Maka Bawaslu menilai perlu untuk disusun sebuah MoU dan perjanjian kerjasama,” katanya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Jakarta, Rabu, (28/9/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan masa reses atau kunjungan kerja anggota DPR/DPRD ke daerah konstituennya untuk menyerap serta menampung aspirasi masyarakat tidak boleh dijadikan ajang kampanye Pemilu 2024.
Dia menjelaskan dalam Undang Undang No13/2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) memang diatur bahwa anggota DPR/DPRD harus menyampaikan reses kepada konstituantenya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Pemberian hibah tersebut, diberikan secara simbolis oleh Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda kepada Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda di Kantor Bawaslu, Rabu (27/9/2023).
Pemberian hibah tanah tersebut, ditujukan sebagai fasilitas yang dapat digunakan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara guna keperluan operasional. Serta dengan harapan dapat menunjang kerja kelembagaan Bawaslu setempat, agar maksimal dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan di 2024.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta kepada Bawaslu daerah untuk dapat mengenali potensi kerawanan dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) di tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, dia menegaskan agar Bawaslu daerah memahami baik-baik Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap dengan adanya sinergi dengan Polri khususnya Polwan pengamanan Pemilu dan Pemilihan 2024 dapat menjadi lebih humanis. Menurutnya, pendekatan humanis dapat menjadi mitigasi sistem untuk mencegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak generasi muda ikut andil dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan kritis terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di sekitar lingkungannya. Puadi mengatakan itu saat membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, di Bawaslu Kepulauan Seribu, Selasa (26/9/2023).
"Sekarang kalau ada orang melakukan hoaks ataupun politik uang misalnya, anak muda harus mampu kritis memantau dan mengawasi agar di lingkungannya tidak terjadi demikian," tegas Puadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa untuk aktif melaporkan pelanggaran Pemilu 2024. Bawaslu membutuhkan peran mahasiswa dalam upaya menekan potensi pelanggaran pada pemilu tahun depan.
“Mahasiswa harus peka jika ada persoalan pemilu. Jangan takut untuk melapor kepada Bawaslu jika melihat atau mengetahui ada pelanggaran,” ucapnya dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024, di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa, (26/9/2023).
Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Di hadapan ribuan calon perwira polisi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan untuk tidak melakukan pelanggaran netralitas Polri. Salah satunya, dia menyebutkan dengan menyukai, memberikan komentar dan membagikan postingan media sosial (medsos) peserta pemilu ke publik.
Tidak hanya itu, Bagja meminta untuk baik TNI/Polri dan ASN hati-hati dalam bermedia sosial contohnya seperti berfoto atau berpose yang mengarah keberpihakan pada calon peserta pemilu. Dia berharap Kepolisian dapat netral dan tidak berpihak dalam mengawal Pemilu.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu telah mengeluarkan sebanyak sepuluh ribu lebih surat imbauan untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2024. Imbauan disampaikan kepada peserta Pemilu 2024, penyelenggara pemilu, hingga mitra-mitra strategis Bawaslu seperti Polisi dan TNI.
