Bawaslu Nilai Hoaks Terkait Pemilu Berbahaya dan Mengancam Demokrasi
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai informasi hoaks terkait kepemiluan, mengancam demokrasi. Pasalnya, banyak perpecahan terjadi di masyarakat hanya karena masyarakat menerima informasi hoaks kepemiluan secara mentah-mentah.

Bagja mencontohkan, suasana ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, masa pendukung salah satu paslon Gubernur, terdoktrin politik yang dibalut ayat agama, sehingga terjadi konflik sosial.

Bagja Jelaskan Tantangan Bawaslu Hadapi Pemilu Kepada Perwakilan Kedubes Beberapa Negara
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Pemilu 2024 akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dibanding pemilu sebelumnya. Sebab dia prediksi akan banyak potensi pelanggaran yang bisa terjadi baik di dalam maupun luar negeri.

Bagja menyatakan beberapa isu krusial yang dihadapi Bawaslu meliputi politik uang, netralitas ASN, TNI/Polri, Politik Identitas yang mengadah ke SARA, hoaks dan berita bohong serta ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, tidak hanya di Indonesia hal ini bisa berlaku ke luar Indonesia.

Deklarasi Pengawasan Persidangan Perkara Pemilu, Bagja Yakin KY Lakukan Fungsi Pengawasan Hakim Dengan Baik
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

 Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yakin Komisi Yudisial (KY) bisa melakukan fungsi pengawasan hakim dengan baik. Terutama hakim yang akan menangani persidangan perkara Pemilu dan Pilkada 2024.
 
“Kami yakin hakim yang akan menangani perkara pemilihan sangat baik,” kata Bagja usai deklarasi Pengawasan Persidangan Perkara Pemilu dan Perkara Pilkada untuk Peradilan yang Jujur dan Adil, di Jakarta, Rabu (17/1).
 

RDP dengan Komisi II DPR, Bawaslu Sampaikan Dua Rancangan Perbawaslu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan beberapa perubahan terhadap dua Rancangan Perbawaslu Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, dan DKPP.

Sidak ke Gudang Logistik Pemilu di Bogor, Herwyn Temukan Surat Suara Rusak
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan pengawasan pelipatan kertas surat suara Pemilu Serentak 2024 di dua tempat di Kota Bogor. Kedua tempat tersebut berada di posko logistik KPU di Kecamatan Bogor Tengah dan Tanah Sareal.

Dalam pengawasan tersebut, Herwyn menemukan beberapa hal, semisal di gudang logistik KPU di Kecamatan Tanah Sareal, dia menemukan beberapa surat suara rusak yang masih belum dimusnahkan. Lalu di Kecamatan Bogor Tengah, dia memperhatikan denah gedung penyimpanan yang rawan bocor jika terjadi hujan.

Jelaskan Memilih sebagai Hak, Herwyn Harap Adanya Partisipasi Masyarakat Mengawal Pemilu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan, perlunya partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi dalam gelaran Pemilu Serentak 2024. Menurutnya partisipasi tersebut, bukan saja untuk memilih (mencoblos), melainkan pula terlibat aktif dalam mengawal (mengawasi) setiap tahapan pemilu yang berlangsung.

Lantik Empat Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Dua Panwas LN, Bagja Minta Langsung Awasi Logistik Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik dan mengambil sumpah atau janji anggota dan penggantian antar-waktu (PAW) Bawaslu Kabupaten/Kota 2023-2028 serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri (LN) di Kantor Bawaslu, Jakarta secara dalam jaringan (daring) Sabtu (13/1/2024). Dia meminta para terlantik untuk segera bekerja mengawasi tahapan, terutama terkait pengawasan logistik Pemilu 2024.

Kampanye Pemilu Variatif, Puadi Tegaskan ASN Jeli Nilai Pelanggaran Netralitas
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus jeli dalam berperilaku, terutama saat tahapan kampanye Pemilu 2024. Pasalnya, dia melihat beberapa acara kampanye dibentuk sedemikian rupa untuk tidak terlihat sebagai sebuah kampanye.

Puadi melihat fenomena pelanggaran netralitas ini cukup mengkhawatirkan, walaupun ada saja yang sengaja maupun tidak dalam melakukannya. Maka dia meminta untuk ASN bijak dan jeli dalam berperilaku terutama saat tahapan kampanye berlangsung.

Tim Pengawasan Bawaslu Diminta Awasi Kinerja KPU dalam Penerimaan LADK
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta tim pengawasan Bawaslu memastikan KPU melakukan pelaporan laporan awal dana kampanye (LADK) partai politik dan calon Anggota DPD Pemilu 2024 dengan benar. 
 
"Tim Pengawasan Bawaslu harus mengidentifikasi juga apakah KPU benar-benar melakukan penerimaan LADK dengan benar," kata Puadi saat membuka Rapat Kerja Teknis Validasi Data Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu dan Pelanggaran Pemilu, Kamis (12/1/2024). 
 
Bagja Resmikan Gedung Satu Atap Penyelenggara Pemilu Pertama di Indonesia
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu-KPU Kabupaten Badung yang dinamakan dengan 'Graha Pemilu Alaya Giri Nata'. Dua gedung yang tersambung oleh jembatan ini merupakan gedung satu atap pertama penyelenggara pemilu di Indonesia.

Peresmian dilakukan dengan pemotongan pita oleh Bagja dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di pintu masuk masing-masing kantor Bawaslu-KPU Badung. Turut mendampingi keduanya Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Lolly Sampaikan Urgensi Logistik Sama Pentingnya dengan DPT
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan agar tidak mengabaikan pengawasan terhadap kesiapan logistik Pemilu 2024. Pasalnya dia melihat urgensinya sama penting dengan kesiapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

"Kalau DPT kita tidak kuat, maka hak pilih orang lain yang akan lain. Begitupun logistik kita tidak akurat, hak pilih orang lain juga terancam hilang," ujarnya saat melakukan supervisi logistik Pemilu ke KPU Kota Bandar Lampung pada Kamis (11/1/2024).

Putusan Dapat Diakses Publik, Bawaslu Buktikan Kerja Sesuai UU dalam Proses Dugaan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Baini Taslihudin pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyatakan Bawaslu telah bekerja sesuai Undang-Undang (UU) dalam memproses dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, dia menginformasikan semua putusan Bawaslu bersifat terbuka dan bisa diakses oleh publik.

Totok menjelaskan jika dalam ranah hukum Bawaslu tidak dapat menjangkau penindakan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu akan tetap melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat imbauan.

Sanjung Pemantau Pemilu atas Kerelawanannya, Totok: Mereka Mitra Taktis Bawaslu
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyanjung pemantau pemilu atas kerelawanannya mereka dalam ikut serta membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Totok juga menyebutkan bahwa mereka (pemantau pemilu)merupakan mitra taktis dan strategis Bawaslu. 
 
Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah pada Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu baik tahap pertama pada 13 September- 11 November 2023 maupun tahap kedua pada 15 November 2023- 14 Januari 2024 mendatang. anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan hasil pengawasan distribusi logistik pada tahap pertama di 514 kabupaten/kota.

Puadi Sebut Bansos Digunakan Kepentingan Pemilu Dikualifikasikan sebagai Politik Uang
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pemilu. Meski demikian, dia menyebutkan, apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang.