Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hasil pengawasan tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI membuat sejumlah hasil catatan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, hasil pengawasan tersebut diantaranya mulai belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan beberapa kejadian khusus yang ditemui di lapangan yang telah diserahkan sebagai saran perbaikan kepada KPU.
“Berdasarkan data hasil pengawasan bahwa Silon beberapa kali tidak dapat diakses (kode 502 bad gateway, 419 page expired). Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dukungan yang telah diverifikasi dengan rincian hasil verifikasi berupa status MS (memenuhi syarat), BMS (belum memenuhi syarat), maupun TMS (tidak memenuhi syarat),” jelasnya saat konferensi pers di ruang Media Center Bawaslu, Jakarta, Senin (8/5/2023) sore.
Dia mengungkapkan, terdapat pula temuan terkait dokumen dan data dukungan bakal calon pada formulir model pernyataan dukungan (F1) hasilnya buram dan berbeda isinya dengan nama kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota. “Hal ini juga menyulitkan pengawasan yang dilakukan,” tuturnya.
Lolly melanjutkan, kendala Silon dalam keterbatasan proses pengawasan pada tahapan penyerahan dukungan minimal dengan adanya perubahan fitur. “Tepatnya terjadi per tanggal 11 Januari 2023, pada menu tahap awal tidak ada lagi sub-menu rekap data penyerahan syarat awal bakal calon anggota DPD, sehingga Bawaslu tidak bisa lagi melihat jumlah sebaran dukungan masing-masing calon dan tidak bisa lagi mengunduh formulir model F dan F1,” urai magister ilmu Hukum dari Universitas Pakuan Bogor ini.
Bukan itu saja, Lolly menjabarkan, hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu hanya terdapat data di dasbord dan data form F1 tidak ada data KTP maupun KK (kartu keluarga) atau identitas lainnya sebagai pembanding. “Ini membuat Bawaslu mengalami kendala dalam mencari dukungan ganda, dukungan yang dipalsukan, atau potensi TMS terhadap keterpenuhan syarat dukungan. Dokumen KTP dan KK pendukung tidak dapat diakses, dibuka, dan dilihat,” sebutnya.
“Keterbatasan akses mengakibatkan proses pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran prosedur verifikasi administrasi menjadi tidak optimal. Sedangkan keterbatasan akses menu/submenu yang terdapat pada aplikasi Silon versi Bawaslu, mengakibatkan terhambatnya proses pengawasan dan minimnya data yang diperoleh,” imbuh dia.
Selain itu, jajaran pengawas pemilu juga melaporkan berbagai kejadian khusus dalam pengawasan sub-tahapan penyerahan dukungan minimal. Lolly memberberkan beberapa di antaranya, yaitu ditemukannya ketidaksesuaian total jumlah angka dukungan yang sudah di verifikasi dengan total jumlah angka dukungan yang sudah ditetapkan memenuhi syarat (MS), belum memenuhi syarat (BMS), dan tidak memenuhi syarat (TMS) pada menu rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal.
“Terdapat pendukung yang ditetapkan MS, namun tidak terdaftar di DPT dalam website cekdptonline.kpu.go.id. Terdapat data dukungan yang menggunakan selain KTP-el atau KK, yaitu menggunakan KTP lama (biasa) bukan KTP elektronik. Selain itu, juga ditemukannya bakal calon yang terdapat perbedaan angka jumlah dukungan minimalnya dalam BA (brita acara) dan formulir F1 dukungan,” sebutnya.
Atas hasil temuan pengawasan tersebut menurutnya Bawaslu telah melakukan saran perbaikan secara langsung kepada KPU. “Secara lebih khusus, kami meminta meminta KPU untuk mengubah data yang tidak sesuai dalam berita acara serta disesuaikan dengan F1 dukungan, yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh KPU,” ungkap dia.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Jaka Fajar
 |
 |
Webmail
