Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono menegaskan penilaian atas kinerja lembaga pengawas pemilu selama kurun waktu lima tahun terakhir sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan insan pers. Menurutnya, media berperan objektif menilai pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pascarekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajarannya di provinsi untuk memberikan pembinaan kepada rekan-rekan satker kabupaten/kota dalam menerapkan problem solving atau pemecahan masalah dalam penataan aset BMN dan peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Lebih lanjut, Herwyn mengingatkan bahwa upaya mewujudkan tata kelola yang baik membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang makin solid antara fungsi pengelola keuangan dan pengelola aset BMN.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menghadiri sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mendorong Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 tidak hanya menjadi peta yang menunjukkan daerah rawan, tetapi juga berfungsi sebagai radar untuk memprediksi risiko serta menentukan langkah mitigasi dan strategi pengawasan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan Bawaslu menggunakan anggaran negara dan mengelola barang milik negara (BMN). Maka, sambungnya, setiap rupiah yang dib
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait ingin penerapan Manajemen Talenta aparatur sipil negara (ASN) dapat memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat. Langkah tersebut diharapkan membangun sistem pengelolaan ASN yang lebih objektif, terukur, berbasis sistem merit, serta berorientasi pada kebutuhan strategis organisasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan kerawanan pemilu terus berubah mengikuti perkembangan situasi. Karena itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 perlu dirancang lebih adaptif agar mampu mendeteksi berbagai potensi kerawanan sepanjang tahapan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong penambahan jumlah Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwas LN) pada pemilu mendatang. Langkah tersebut diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan di luar negeri yang saat ini masih terbatas. Dari 128 wilayah kerja PPLN yang ada, Bawaslu baru mampu melakukan pengawasan penuh di 61 wilayah kerja Panwas LN.
“Keterbatasan ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk pengawasan ke depan,” kata Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda dalam kegiatan Analisis Akar Masalah Kerawanan Pemilu 2024 di Luar Negeri di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan pada masa nontahapan Pemilu untuk meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan. Langkah ini diambil guna memastikan pemberitaan Bawaslu tidak sekadar memuat agenda internal, tetapi juga menyajikan informasi yang relevan dan berdampak bagi masyarakat.
Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Ahsanul Minan, menekankan pentingnya kehati-hatian dan kepastian hukum dalam menyampaikan narasi publikasi agar tidak memicu persoalan baru.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengoptimalkan strategi komunikasi melalui media sosial pada masa nontahapan Pemilu guna meningkatkan kualitas publikasi dan keterbukaan informasi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan publik melalui komunikasi yang edukatif, informatif, dan partisipatif dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek utama pemberitaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memberikan keterangan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu menjadi pihak terkait dalam permohonan Nomor 265/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama sejumlah aktivis dan praktisi pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menjadi saksi pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pelantikan berlangsung di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Suryadi resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal KPU. Selain itu, turut dilantik Wida Nurfaida sebagai Inspektur Utama, Cahyo Ariawan sebagai Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Kusmanto Riwu Djo Naga sebagai Deputi Bidang Administrasi.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan kerja kehumasan bukan hanya menjadi tugas jajaran yang menangani publikasi dan pemberitaan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Bawaslu. Setiap jajaran perlu memahami kebijakan kehumasan agar pesan yang disampaikan lembaga dapat terhubung dengan publik.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menekankan bahwa transformasi digital saat ini tidak boleh dimaknai sekedar digitalisasi administrasi pengawasan atau pembangunan berbagai aplikasi. Lebih lanjut menurutnya, teknologi harus mengubah cara Bawaslu memahami risiko, melakukan pencegahan, melaksanakan pengawasan, menerima informasi masyarakat, menangani dugaan pelanggaran, mengelola data, dan mengambil keputusan.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan penting dilakukan untuk mengukur kualitas dan dampak komunikasi publik Bawaslu, khususnya pada masa nontahapan Pemilu. Menurutnya, kehumasan Bawaslu tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah publikasi yang dihasilkan, tetapi harus mampu membangun jembatan antara informasi dan kepercayaan publik.
