Bawaslu Dorong Peran Akademisi dalam Penguatan Regulasi dan Demokrasi Pemilu
Ditulis oleh : Bintang Ayudia pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong akademisi untuk mengambil peran strategis, dalam penguatan regulasi dan kualitas demokrasi pemilu. Hal ini, lanjut dia mengingat berbagai isu dan arah perubahan regulasi yang berkembang di ruang publik sehingga membutuhkan masukan berbasis kajian akademik.

Bagja Ajak HMI Jateng-DIY Perkuat Konsolidasi Demokrasi untuk Peradaban Indonesia yang Bermartabat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, ajak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk perkuat konsolidasi demokrasi. Pasalnya, ini ditujukan untuk peradan Indonesia yang lebih bermartabat. 

Bagja Harap Redistribusi Pegawai Dapat Kuatkan Organisasi dan Tata Kelola SDM Bawaslu
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berencana melakukan redistribusi pegawai dari Bawaslu pusat ke perangkat Bawaslu daerah. Hal ini diharapkan dapat memperkuat organasi dan tata kelola sumber daya masyarakat (SDM) Bawaslu se-Indonesia.

Audiensi dengan Himapol UNAIR, Herwyn Minta Kawal Bersama Integritas Pemilu
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan agar mahasiswa Ilmu Politik dapat ikut berpartisipasi mengawal integritas Pemilu 2029. Terlebih, jelas Herwyn dalam kasus politik uang maupun polarisasi serta disinformasi digital yang rentan dengan anak-anak muda.

Herwyn menyampaikan tantangan Pemilu 2029 untuk anak muda adalah integritas. Menurutnya demokrasi yang sehat harus adil, jujur, berintegritas tidak hanya berbicara prosedur tapi substansial.

Teken MoU dengan UMI, Bagja Harap Kampus Jadi Wadah Edukasi Politik Sehat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang mencakup kerja sama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong perguruan tinggi menjadi wadah edukasi politik yang sehat bagi mahasiswa.

Jalin Kerja Sama dengan Unhas, Bagja Ajak Kampus Terlibat Perkembangan Demokrasi
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Hasanuddin (UH). Kerja sama tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengawasan partisipatif.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dan akademisi lebih terlibat aktif dalam perkembangan demokrasi. Dia juga mendorong FISIPOL Unhas mengambil peran dalam riset-riset internasional terkait keadilan pemilu.

Totok: Pencegahan, Konsolidasi Kelembagaan, dan Kolaborasi Masyarat Jadi Tonggak Penguatan Demokrasi
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyebutkan ada tiga hal utama yang menjadi tonggak penguatan demokrasi. Menurutnya, tiga hal tersebut meliputi pencegahan, konsolidasi kelembagaan dan kolaborasi masyarakat. 

“Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi,” ungkapnya saat mengunjungi Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (12/1/2026). 

Lolly: Netral terhadap Korupsi, Lahirkan Permisif pada Politik Uang
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan Bawaslu tidak boleh bersikap netral terhadap praktik korupsi. Sikap netral terhadap korupsi, menurutnya, justru berpotensi melahirkan sikap permisif pada politik uang serta berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam proses demokrasi.

Sebagai Dosen Tamu di UMJ, Bagja Jelaskan Peran Bawaslu dalam Penanganan Konflik dan Sengketa Kepemiluan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan peran Bawaslu dalam penanganan konflik dan sengketa kepemiluan. Kata Bagja, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-undang pemilihan umum.

Sekjen Bawaslu Pimpin Rapat Pemaparan Program dan Anggaran Arah Kebijakan 2026
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Ferdinand Eskol Tiar Sirait memimpin rapat pemaparan program kerja dan anggaran dalam rangka penetapan arah kebijakan Bawaslu Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (7/11/2025).

Totok Tegaskan Masa Nontahapan Jadi Ruang Bawaslu untuk Cerdaskan Pemilih
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan masa non-tahapan merupakan ruang Bawaslu mencerdaskan pemilih melalui pendidikan demokrasi. Upaya tersebut, kata dia, demi menjaga kualitas demokrasi dan memastikan rakyat mampu memilih pemimpin yang tepat untuk lima tahun ke depan.

Audiensi GMNI-GMKI, Herwyn Dorong Mahasiswa Kawal Pemilu 2029 Sejak Dini
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong mahasiswa untuk mengawal Pemilu 2029 sejak dini.

Puadi: Kerja Nyata Pengawasan Menjadi Dasar Kepercayaan Publik
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan publik perlu mengetahui apa saja yang dikerjakan Bawaslu sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga.

Bagja Dorong Pemilu Inklusif dan Aman bagi Perempuan
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong terwujudnya pemilu yang inklusif, berkeadilan gender, dan bebas dari kekerasan melalui penguatan peran perempuan serta kolaborasi denga

Herwyn: Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Ciptakan Pemilu yang Inklusif
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan, untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) pengawas yang berkualitas. Lebih lanjut menurutnya, pengawas pemilu perlu bersikap profesional, berintegritas, dan memiliki perspektif inklusif.