Papua Barat Daya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, memiliki kemampuan adaptasi teknologi. Pasalnya. Sambung Herwyn, Bawaslu kini mengintegrasikan aspek digital ke dalam instrumen verifikasinya, sehingga penguasaan perangkat kerja digital menjadi prasyarat minimal yang mutlak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pertemuan dalam rangkan melaraskan kebijakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini dilakukan untuk persiapan dimulainya tahapan Pemilu dan Pilkada 2029 di tahun depan.
Papua Barat Daya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya transformasi digital dan adaptasi teknologi di lingkungan pengawas pemilu. Hal tersebut disampaikan Herwyn saat memberikan arahan kelembagaan di Kantor Bawaslu Papua Barat Daya (PBD), Senin (13/7/2026).
Papua Barat Daya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu Papua Barat Daya wajib melakukan antisipasi tantangan geografis , keterbatasan infrastruktur komunikasi, dinamika politik lokal, serta kerawanan sosial. Menurutnya, kondisi geografis yang didominasi oleh perbukitan, kepulauan, dan wilayah pedalaman seringkali menghambat mobilitas pengawasan di lapangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, mengapresiasi Thinkleaders dalam menyebarkan semangat anak muda untuk berpartisipasi menjaga demokrasi. Dia menilai masa nontahapan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pendekatan ini.
"Kami mengapresiasi ini sebagai sebuah benih. Harapan kami, banyak kelompok sipil dari kalangan muda yang bisa merespons kerja-kerja Bawaslu," kata Yusti saat menerima audiensi dari Thinkleaders di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyebut bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) harus menjadi ruang lahirnya inovasi yang mampu memperkuat tata kelola dan kinerja organisasi. Menurutnya, pengembangan kapasitas aparatur menjadi kunci agar Bawaslu mampu menjawab tantangan kelembagaan yang semakin kompleks dan dinamis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni, mengatakan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu merupakan langkah strategis dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2027. Menurutnya, sekretariat memiliki peran penting sebagai unsur pendukung yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
Takalar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mengatakan penanaman pohon manggis sebagai simbol integritas, simbol tumbuh dan menguatnya nilai kejujuran pengawasan pemilu. Dia menegaskan penanaman pohon tersebut sebagai komitmen Bawaslu dalam membangun budaya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyelenggarakan Klinik Konsultasi Jabatan Fungsional sebagai forum bagi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu untuk memperoleh pemahaman mengenai pengembangan karier, uji kompetensi, pemenuhan angka kredit, hingga berbagai aspek terkait jabatan fungsional. Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Rahman Hadi dan Analis SDM Aparatur Ahli Madya Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier BKN Ika Meidyawati sebagai narasumber.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan rekam jejak pengawas pemilu harus dibangun melalui kinerja yang terukur. Menurutnya, ukuran kinerja yang objektif menjadi dasar untuk menilai integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Dia menjelaskan rekam jejak menjadi salah satu aspek penting dalam perjalanan karier pengawas pemilu. Untuk itu, kata dia, setiap pelaksanaan tugas harus memiliki indikator yang jelas sehingga dapat dinilai secara objektif.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu sedang mengkaji kebutuhan penguatan regulasi mengantisipasi politik uang melalui digital. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut praktik politik uang melalui digital menjadi tantangan baru dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.
Herwyn mengatakan perkembangan teknologi membuka ruang munculnya berbagai modus baru politik uang. Untuk itu, Bawaslu perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyiapkan strategi pengawasan yang lebih adaptif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengatakan hasil Focus Group Discussion (FGD) Menemukan Formulasi Pelaksanaan Fungsi Pengawas dan Pemutus dalam Rangka Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu akan dirumuskan menjadi rekomendasi sebagai bahan penguatan kelembagaan dan desain penegakan hukum pemilu menuju Pemilu 2029. Menurutnya, penguatan kelembagaan perlu dipersiapkan sejak dini sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menilai informasi dari lembaga intelijen negara memiliki peran penting bagi penyelenggara pemilu. Menurutnya, Informasi tersebut dapat menjadi masukan strategis dalam menyusun mitigasi risiko dan pemetaan kerawanan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi penjaga literasi demokrasi. Menurutnya, peran tersebut harus diawali dengan meningkatkan kapasitas diri melalui pemahaman tentang demokrasi, kepemiluan, ketatanegaraan, serta perkembangan teknologi informasi.
"Berikutnya adalah mengedukasi. Ilmu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Tanggung jawab seorang intelektual adalah menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat," katanya saat menjadi narasumber di Serang-Banten, Kamis (8/7/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Inspektur Utama Bawaslu, Rini Wartini, mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun mitigasi risiko pengelolaan dana hibah pemilihan. Hal tersebut, kata dia, dilakukan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah potensi persoalan hukum dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu.
