Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mendorong penguatan peran Bawaslu
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi inisiatif Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun buku Kebijakan Strategis dan Program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Ia menilai buku tersebut menjadi langkah penting dalam mendokumentasikan pengalaman pengawasan serta memperkaya praktik pencegahan pelanggaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menekankan pentingnya sinergi dan profesiona
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, buku
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyebutkan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran menjadi hal penting dalam sistem penegakan hukum pemilu. Menurutnya, kewenangan yang kuat akan mendorong terwujudnya penegakan hukum pemilu yang lebih efektif sekaligus berintegritas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Deputi Bidang Administratif Bawaslu La Bayoni mengatakan tugas pengawasan pemilu merupakan amanah demokrasi yang harus dijalankan dengan penuh integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Menurutnya, Bawaslu memegang mandat konstitusi untuk memastikan setiap tahapan pemilu dan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip jujur dan adil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemerhati Hukum Pemilu Masruchah menyampaikan, peran perempuan di
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, penguatan demokra
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap langkah Ini meningkatkan kualitas pelibatan universitas dalam proses demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak berbagai pihak berdiskusi m
Sulbar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu lolly Suhenty mengajak jajaran Bawaslu di daerah untuk meningkatkan pengawasan di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Dia mengibaratkan sepuluh hari terakhir Ramadan merupakan momen yang spesial dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menegaskan, refoormasi birokrasi ditentukan terutama oleh integritas pribadi setiap aparatur, bukan hanya oleh perubahan sistem dan regulasi. Ia juga mengingatkan, momentum Ramadan adalah ruang refleksi bagi aparatur negara untuk mengevaluasi praktik kerja birokrasi, apakah telah berjalan sesuai nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Menurutnya, pemilu merupakan mekanisme konstitusional untuk memastikan kedaulatan rakyat berjalan dalam sistem demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar kegiatan buka puasa bersama dan santunan sedekah yang dihadiri oleh jajaran internal Bawaslu di Kantor Bawaslu. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus ruang refleksi bagi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan bahwa momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengingat niat awal dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi, mengatakan Bawaslu memiliki peran strategis sebagai penjaga integritas demokrasi elektoral di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, tegas dia, Bawaslu memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut Puadi, dalam sistem demokrasi modern, lembaga pengawas pemilu merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances. Tujuannya, kata dia, untuk memastikan kekuasaan politik tidak disalahgunakan dalam proses pemilu.