Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan, perempuan pengawas pemilu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, menekankan pentingnya jajaran pengawas pemilu untuk melakukan evaluasi secara kritis dan ilmiah terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Hal ini dinilai krusial guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret untuk menyongsong pesta demokrasi di masa depan.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya fungsi pencegahan dalam penguatan tata kelola kelembagaan pengawas pemilu. Menurutnya, fungsi pencegahan mampu menyokong fungsi yang lain untuk menciptakan keadilan pemilu di masa mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota agar lebih teliti dalam mengisi laporan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Sebab, kata Lolly, masih terdapat beberapa daerah yang tidak mengisi laporan secara jelas dan lengkap.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan bahwa penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) merupakan kerja intelektual yang menentukan arah pembaruan Undang-Undang Pemilu. Ia menilai kualitas DIM menjadi tanggung jawab bersama karena berpengaruh langsung terhadap desain regulasi dan kelembagaan pemilu ke depan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan persoalan daftar pemilih merupakan hulu pelanggaran, sengketa, dan persoalan hukum pemilu. Persoalan tersebut, kata dia, jika tidak dibenahi secara serius akan terus berulang pada setiap pemilu.
"Banyak pelanggaran pemilu baik administratif, etik, maupun pidana bermula dari ketidakakuratan data pemilih," katanya dalam kegiatan Bawaslu Goes to Campus: Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Daftar Pemilih bagi Pemilih Pemula di Universitas Nasional, Jumat (19/12/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa untuk mengawal dan mengawasi data pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk memandang data pemilih sebagai instrumen perlindungan hak warga negara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU segera melakukan verifikasi faktual dan/atau sinkronisasi terhadap data pemilih yang dinilai tidak valid agar memiliki kedudukan hukum sebagai pemilih baru.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bedah Buku Data Pemilih menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan praktik kepemiluan. Buku yang dibedah tidak hanya disusun sebagai karya akademik, tetapi juga sebagai refleksi atas praktik langsung pengawasan pemilu, terutama dalam penanganan pelanggaran.
Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai pengawasan partisipatif sebagai pendekatan penting untuk meningkatkan integritas dan kualitas Pemilu maupun Pemilihan. Karena itu, kata Bagja, Bawaslu akan terus mengembangkan pengawasan partisipatif.
“Kami akan menyusun role model program pengawasan partisipatif. Setiap provinsi mengusulkan role model, indikator, dan memiliki aktor penggerak,” ucapnya dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2025 di UIN Khas Jember, Selasa (16/12/2025).
Hadapi 2026, Sekjen Bawaslu Dorong Penguatan Tata Kelola dan SDM Sekretariat
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menegaskan kekuatan pengawasan pemilu sangat ditentukan oleh soliditas dan profesionalitas jajaran sekretariat sebagai sistem pendukung utama kelembagaan Bawaslu. Menurutnya, tahun 2026 menjadi fase penting konsolidasi internal yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menata administrasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya penguatan standar pelayanan publik dalam penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya, kualitas pelayanan merupakan cermin kepercayaan publik, untuk itu kedepannya perlu standar layanan publik yang bisa menjadi acuan.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan perlunya transformasi pola kerja pengawas pemilu, khususnya dalam pengelolaan informasi. Menurutnya, pengawas tidak hanya berperan sebagai pengumpul data semata, tetapi harus mampu mengolah setiap temuan menjadi dasar strategi pencegahan dan penindakan.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring kebisingan data (noise) menjadi suara kebenaran (voice) sebagai dasar pengambilan keputusan hukum dan kebijakan kelembagaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu menggandeng Gerakan Pramuka untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula melalui program Saka Adhyasta Pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan Gerakan Pramuka memiliki kesamaan nilai dengan Bawaslu, yakni netral, independen, dan konsisten dalam pembinaan karakter.
