Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan penting dilakukan untuk mengukur kualitas dan dampak komunikasi publik Bawaslu, khususnya pada masa nontahapan Pemilu. Menurutnya, kehumasan Bawaslu tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah publikasi yang dihasilkan, tetapi harus mampu membangun jembatan antara informasi dan kepercayaan publik.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai media sosial menjadi bagian penting dalam membangun persepsi publik terhadap Bawaslu di era digital dan post-truth. Untuk itu, dia meminta jajaran Bawaslu lebih aktif mempublikasikan kinerja melalui media sosial.
Menurutnya, persepsi masyarakat terhadap lembaga negara tidak hanya dibentuk dari kinerja yang dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana kinerja tersebut diketahui publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meminta peserta debat Penegakan Hukum Pemilu untuk mengurangi ketergantungan pada pembacaan teks dan lebih mengedepankan metode ekstemporan. Menurutnya, penguasaan data dan alur berpikir logis dinilai sangat krusial agar esensi serta keaktifan dinamika debat tetap terjaga.
“Supaya perdebatan berjalan dengan menarik, melahirkan solusi atau gagasan terbaru. Jangan terlalu tekstualm,” katanya saat menutup kegiatan Debat Penegakan Hukum Pemilu Regional di Jakarta, Senin malam, (24/8/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menegaskan pentingnya mengukur efektivitas strategi pencegahan pelanggaran pemilu tidak hanya dari keterlaksanaan program, tetapi juga dari dampak nyata dan fungsinya di tengah Masyarakat. Strategi pencegahan ke depan juga dinilai perlu dirancang lebih spesifik berbasis isu-isu krusial.
Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menutup kegiatan Evaluasi Efektivitas Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, di Jakarta, Senin, (24/8/2026).
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong penguatan sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Herwyn J.H. Malonda, meminta penyusunan standar kompetensi pengawas pemilu harus memiliki landasan hukum yang kuat, terukur, relevan dengan tugas pengawasan, serta adaptif terhadap perkembangan dan tantangan kepemiluan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri peluncuran resmi program "Partisipasi: Indonesia Democratic Participation Program". Acara seremonial ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan seluruh Tim Seleksi (Timsel) jajaran Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperjuangkan dan memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam jajaran pengawas pemilu. Menurutnya, langkah ini dinilai sangat krusial guna memastikan prinsip kesetaraan gender serta keberagaman perspektif tetap terjaga dalam setiap struktur kelembagaan pengawas pemilu di berbagai wilayah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa Bawaslu siap melakukan pendidikan politik ke pemilih pemula dan calon pemilih. Hal ini katanya bertujuan untuk menciptakan Pemilu 2029 yang lebih baik.
“Siapa yang kamu pilih, terserah. Tapi cek semua latar belakang dan siapa yang kamu pilih,” ujar Bagja saat menerima audiensi dari Pelajar Islam Indonesia (PII), pada Kamis (20/8/2026) di Kantor Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, menyampaikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mendatang tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Oleh karena itu, ia meminta kesadaran bersama untuk melihat kembali napak tilas terjadinya kerawanan-kerawanan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan isu-isu aktual pelanggaran kode etik penyelenggara yang kerap terjadi. Hal ini dinilainya merusak integritas dan kerja profesional penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan bahwa akar permasalahan yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak selalu muncul pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Menurutnya, persoalan tersebut dapat terbentuk jauh sebelum tahapan pemungutan suara berlangsung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI tidak hanya menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan berdebat. Lebih dari itu, ia mendorong lahirnya gagasan bagi penguatan demokrasi dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antarperguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 memasuki tahapan regional. Sebanyak 48 regu dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia akan berkompetisi memperebutkan tiket untuk masuk ke tahapan nasional.
Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Yusti Erlina mengatakan tahapan regional berlangsung selama delapan hari, mulai 18 hingga 25 Agustus 2026. Kompetisi dibagi menjadi tiga wilayah, yakni Regional Timur, Regional Tengah, dan Regional Barat. Masing-masing regional diikuti oleh 16 regu peserta.
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya peran strategis kampus dalam menjaga kebebasan akademik dan daya kritis di tengah gempuran arus informasi digital. Menurutnya, lembaga pengawas pemilu tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari ekosistem akademik yang berbasis pada ilmu pengetahuan.
