Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan kepastian hukum dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Pasalnya, ia mengatakan bahwa waktu pelaksanaan semakin dekat, sementara belum ada ketetapan hukum yang pasti terkait pemilu.

Menurutnya, momentum di luar tahapan pemilu ini sangat penting untuk penguatan dan pengawasan pemilu ke depan, terutama menjelang Pemilu 2029. Oleh karena itu, ia menilai persiapan harus dilakukan sematang mungkin.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta pejabat yang mendapat amanah baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab yang baru. Menurutnya, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihadapi dengan kesiapan dan semangat untuk memberikan kinerja terbaik.

Ciamis, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa penguatan demokrasi substantif harus dilakukan melalui peningkatan transparansi pemilu, pendidikan pemilih, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi seluruh proses demokrasi. Menurutnya, upaya tersebut menjadi penting untuk menjaga kedaulatan rakyat sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyoroti fenomena oligarki yang masih mendominasi sistem demokrasi Indonesia meski sudah dua dekade lebih sejak Reformasi 1998. Dalam paparannya berjudul “Oligarki, Demokrasi Prosedural, & Fragmentasi Kekuasaan”, Bagja mengingatkan transisi dari rezim otoriter belum sepenuhnya menghasilkan demokrasi yang substantif bagi rakyat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pentingnya membangun ruang kepercayaan bagi pelapor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, perlindungan non-retaliasi (anti pembalasan) terhadap pelapor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta seluruh jajaran staf dan komisioner Bawaslu di seluruh Indonesia untuk memiliki pemahaman yang matang dan kompetensi yang mumpuni dalam melakukan advokasi hukum. Khususnya, terkait perspektif Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengenai kerugian keuangan negara.

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu , Herwyn JH Malonda, mengapresiasi langkah Bawaslu Provinsi Lampung yang menghadirkan Ruang Literasi Pengawasan sebagai sarana edukasi publik dan penguatan kapasitas pengawasan partisipatif. Inisiatif tersebut dinilai Herwyn sebagai terobosan positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu.

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu akan terus berkomitmen mendorong transformasi lembaga yang progresif, berkinerja baik, serta dipercaya oleh publik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan, kata Herwyn adalah dengan menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbasis pada kinerja personal setiap divisi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyatakan Bawaslu sedang menyiapkan desain pembinaan sumber daya manusia (SDM) berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Langkah tersebut, kata dia, sebagai upaya memperkuat budaya integritas dan mencegah terulangnya pelanggaran etik pada Pemilu 2029.

Menurut Herwyn, putusan DKPP perlu dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran kelembagaan untuk memperkuat profesionalisme serta kualitas penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, menyampaikan bahwa dalam membenahi sistem penegakan hukum pemilu pada 2029 mendatang, Bawaslu provinsi hingga Bawaslu kabupaten/kota perlu fokus dalam menyimpan dan mengumpulkan data.

Menurutnya, banyak pihak bisa berbicara dan berasumsi mengenai berbagai hal terkait kinerja Bawaslu serta sistem penegakan hukum pemilu, tetapi asumsi tersebut sering kali tidak berdasarkan data konkret.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, memperkenalkan sistem pengawasan pemilu Indonesia kepada delegasi Election Commission of India (ECI) dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM). Bagja menyebutkan bahwa Bawaslu mengintegrasikan fungsi pengawasan, pencegahan pelanggaran, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa menjadi satu kesatuan demi menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengatakan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah momentum krusial membumikan nilai-nilai ideologi bangsa di tengah masa non-tahapan pemilu pasca-Pemilu 2024. Menurutnya, bagi pengawas pemilu, berhentinya tahapan kompetisi bukan berarti tugas mengawal demokrasi ikut selesai, melainkan menjadi waktu penting untuk refleksi, evaluasi, dan meningkatkan kompetensi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, mengungkapkan bahwa momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah merupakan refleksi penting untuk menanamkan nilai kepatuhan, keikhlasan, dan pengorbanan yang tulus dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut mendasari tegaknya integritas di Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan strategi penguatan pengawasan Pergantian Antarwaktu (PAW). Salah satunya, dengan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik pada setiap tahapan PAW.

”Saat ini diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Pemilu, UU MD3, UU Partai Politik, dan PKPU guna meminimalkan multitafsir,” terangnya dalam Forum Diskusi Terpumpun Kajian Hukum Permasalahan Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di Kantor KPU, Selasa (26/5/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Ferdinand Eskol Tiar Sirait melantik lima  Pejabat Administrator dan Jabatan Pengawas Bawaslu. Dia melihat ini menjadi bagian dari ikhtiar reformasi birokrasi Bawaslu yang perlu terus disempurnakan.