Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan di IKP enumerator (pengelola data) tidak hanya sebagai petugas pengumpul data atau surveyor. Lebih dari itu, kata dia, enumerator menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi kerawanan pemilu yang masuk.

Alasannya, kata dia, metodologi yang baik harus ditopang oleh data yang berkualitas. data yang berkualitas, kata dia, dijaga oleh enumerator yang kompeten.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menekankan keterbukaan informasi pemilu harus menjamin akses yang

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan setiap capaian kinerja jajaran Bawaslu harus di

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mewawancarai calon anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara, Yahukimo, dan Jayawijaya dalam rangka verifikasi berkas Penggantian Antarwaktu (PA

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni mendorong agar pelaksanaan piloting Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu se-Jawa Tengah, menghasilkan output konkret dan tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas. Ia optimis program ini mampu menghasilkan basis data pegawai yang valid serta daftar kandidat pimpinan yang objektif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta analis kebijakan di lingkungan Bawaslu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, bukan hanya menjalankan pekerjaan administratif. Peran tersebut kata dia, diperlukan untuk memastikan kebijakan dan program Bawaslu menjawab persoalan pengawasan pemilu serta berkontribusi terhadap penguatan demokrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mendorong jajaran Bawaslu daerah untuk berkontribusi dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu dengan menyampaikan berbagai persoalan dan pengalaman empiris selama menjalankan tugas pengawasan. Menurutnya, pengalaman pengawasan di daerah harus menjadi salah satu pijakan dalam merumuskan pembaruan regulasi kepemiluan agar perubahan yang dilakukan benar-benar menjawab persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mendorong integrasi sistem informasi KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memperkuat pengawasan antarlembaga penyelenggara pemilu. Integrasi tersebut diharapkan dapat mencegah berulangnya persoalan data pemilih dan sistem informasi pencalonan (Silon) yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan pentingnya indikator yang terukur dan didukung ketersediaan data dalam pengembangan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029. Ketepatan indikator dan kejelasan sumber data diperlukan agar metodologi yang disusun dapat diterapkan secara konsisten serta mendukung upaya pencegahan kerawanan pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mendorong evaluasi aturan tindak pidana pemilu dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, serta penyesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru. Pembaruan tersebut perlu memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan penerapan sanksi pidana tetap proporsional.

Minahasa Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengingatkan bahwa evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) harus mengukur kualitas hasil kerja, bukan hanya jumlah kegiatan yang terlaksana. Pengukuran tersebut diperlukan agar kinerja jajaran pengawas Pemilu dapat dinilai secara terukur dan manfaatnya bagi pengawasan serta perlindungan hak pilih masyarakat dapat diketahui.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum  - Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara. Menurutnya pengawasan pemilu dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan hak politik warga terlindungi serta kompetisi antarpeserta berlangsung sesuai aturan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia (UI) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) jajaran Bawaslu. Hal ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang konkret, mulai dari pendidikan dan literasi kepemiluan, penelitian mengenai berbagai persoalan pemilu, penyelenggaraan seminar dan kajian ilmiah.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait, mendorong seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu untuk memanfaatkan masa di luar tahapan pemilu guna meningkatkan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (diklat). Dorongan tersebut sejalan dengan penerapan manajemen talenta yang menurutnya menuntut kerja lebih besar, tetapi menghadirkan sistem peengembangan karier yang lebih adil.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan penguatan kewenangan Bawas