Ditulis oleh Rama Agusta pada Kamis, 2 Desember 2021 - 20:42 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai norma perbuatan menguntungkan atau merugikan calon hasil penggunaan hak pilih sebagaimana dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada) tidak aplikatif jika dimaknai sebagai delik materil pidana.
Ditulis oleh hendru pada Kamis, 3 Desember 2020 - 19:22 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengungkapkan, dari total 3.814 dugaan pelanggaran pilkada yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat, terdapat 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan (pilkada) yang sudah masuk tahap penyidikan yang ditangani Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Rabu, 4 November 2020 - 13:48 WIB
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Di hadapan peserta acara Lokakarya Divisi Hukum Polri dengan tema Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19, Rabu (4/11/2020), Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan dugaan pidana yang sering terjadi dalam pemilu atau pemilihan (pilkada).
Ditulis oleh Rama Agusta pada Kamis, 8 Oktober 2020 - 17:00 WIB
Waropen, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen memutuskan empat orang mendapat kurungan penjara.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Rabu, 9 September 2020 - 20:20 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 bagi peserta Pilkada 2020 bisa dipidana. Sebab, walaupun tidak tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, namun ada aturan lain terkait wabah penyakit menular.