Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Jumat, 27 Oktober 2023 - 22:11 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjabarkan manfaat dari netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemilu. Dia juga menyebutkan, adanya kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, khususnya dalam rekomendasi hasil penanganan oleh Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.
Ditulis oleh Jaka Fajar pada Rabu, 7 Februari 2024 - 11:05 WIB
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tujuh hari pungut hitung, Anggota Bawaslu Lolly Suhenti mengatakan bentuk ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbanyak pada tahapan Pemilu 2024.
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Senin, 28 Agustus 2023 - 23:41 WIB
Kepri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Dukungan Teknis La Bayoni mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu adalah bentuk dari Pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, netralitas ASN menjadi prinsip penting untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu.
Ditulis oleh Hendi Poernawan pada Senin, 3 April 2023 - 16:59 WIB
Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemiliham Umum - Bawaslu terus membangun konektivitas dan sinergisitas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan seluruh elemen pemerintahan. Hal ini penting untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN yang kerap kali terjadi dalam setiap gelaran pemilu baik pemilu presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Selasa, 27 Desember 2022 - 20:57 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemilu Serentak 2024 dengan mengedepankan fungsi pencegahan. Namun bila ada pelanggaran, menurutnya Bawaslu akan melakukan penindakan yang terintegrasi, sinergis dan efektif
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Senin, 27 Juni 2022 - 13:30 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus ditegakkan melalui cara pandang menyeluruh. Baginya, konsep penanganan netralitas ASN tidak hanya dari kaca mata hukum kepemiluan, tapi juga bisa dimaknai dari sisi hukum administrasi pemerintah.
Ditulis oleh Bawaslu Provinsi pada Minggu, 19 Desember 2021 - 11:09 WIB
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan secara angka dari ketiga unsur yakni ASN, TNI dan Polri yang paling banyak terkena sanksi adalah ASN. Untuk itu, dia berharap adanya perbaikan, sehingga pelanggaran netralitas ASN menurun dalam gelaran Pemilu dan Pilkada 2024.