• English
  • Bahasa Indonesia

Netralitas ASN

Kampanye Virtual Gerakan Nasional, Abhan Ingatkan ASN Netral di Pilkada 2020

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya tetap netral dalam ajang Pilkada 2020 meski mempunyai hak pilih. Seruan ini diungkapkannya dalam kampanye virtual gerakan nasional netralitas ASN yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara dalam jaringan (daring).

Share

Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020, Bawaslu Kirim 369 Laporan Kepada KASN

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pilkada 2020 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu sejak 1 Januari - 15 Juni 2020.

Share

Cegah Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020, Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan KASN

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melanjutkan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua KASN Agus Pramusinto menandatangani PKS di Kantor Bawaslu Thamrin Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Share

5 ASN di Sukoharjo Kena Sanksi KASN, Bawaslu Jateng Serukan ASN Netral

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Jawa Tengah mendesak para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap netral dalam momentum Pilkada 2020. Desakan ini merupakan respon usai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada lima ASN di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Share

Perppu dan PKPU Belum Terbit, Penyalahgunaan Wewenang untuk Pilkada Tetap Ditegakkan

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada bakal tetap ditegakkan.

Share

Hingga 27 Maret, Bawaslu Periksa 345 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan. Hingga 27 Maret 2020 Bawaslu memeriksa 345 kasus dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Indonesia yang menggelar pilkada.

Share

Hingga 13 Maret, Bawaslu Telah Periksa 325 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, hingga 13 Maret 2020, Bawaslu telah memeriksa 325 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Rinciannya, 268 kasus telah direkomendasikan kepada Komisi ASN, 34 kasus dihentikan, dan 23 kasus lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Share
Berlangganan RSS - Netralitas ASN

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu