• English
  • Bahasa Indonesia

Netralitas ASN

Dewi Harap Pelanggaran Netralitas ASN Menurun untuk Pilkada 2020

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, terdapat 999 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2019. Menurutnya, angka ini cukup tinggi, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan guna menurunkan pelanggaran ASN untuk gelaran Pilkada 2020.

Share

Mulai Hari Ini, Kepala Daerah yang Mutasi Pejabat Bakal Kena Sanksi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada 2020, terhitung hari ini, Rabu (8/1/2020) hingga akhir masa jabatan, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana.

Share

Sosialisasi di Cianjur, Bagja Soroti Netralitas ASN dan Akses Bagi Kaum Difabel

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Rahmat Bagja mennyoroti para ASN (aparatur sipil negara) untuk netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dia pun meminta akses di TPS ramah terhadap kalangan difabel.

Share

Regulasi Penindakan Ketidaknetralan ASN, Polri, dan TNI Dinilai Masih Lemah

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memandang regulasi penindakan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI masih lemah pada Pemilu 2019. Menurutnya, regulasi yang berlaku masih sangat birokratis, sehingga menyebabkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan para abdi negara tersebut.

Share

KASN Sanjung Bawaslu Tangani Pelanggaran Netralitas ASN

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Nuraida Mokhsen, Komisioner Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu atas kontribusi dalam penanganan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Share

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Usul Pembentukan KASN di Daerah

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Ketua Bawaslu Abhan mengusulkan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di daerah dalam menjaga netralitas ASN. Selain itu, dirinya pun menyoroti keberadaan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang dirasa belum efektif.

Share

Abhan: Penyelenggara Pemilu Tak Kebal Hukum

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menegaskan penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU  bukanlah lembaga yang kebal hukum. Pasalnya, lembaga penyelenggara tersebut turut diawasi oleh lembaga etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Share
Berlangganan RSS - Netralitas ASN

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu