Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sesuai dengan regulasi. Selain itu, menurut dia, pengawas pemilu harus mempunyai integritas tinggi dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan dukungan bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan dimensi etik penyelenggaraan pemilu di tanah air. Bagi dia, masa depan martabat pemilu ada di tangan DKPP.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan kode etik penyelenggara pemilu bertujuan menghasilkan pemilu dan pemilihan (pilkada) berkualitas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi atas konsistensi penyampaian laporan kinerja (lapkin) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun 2021. Bawaslu menurutnya juga bakal melakukan refleksi atas 240 putusan etik yang telah dikeluarkan DKPP sepanjang tahun 2021 dengan jumlah teradu sebanyak 921 orang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan dari data yang dihimpun dari divisi SDM dan Organisasi Bawaslu tahun 2020, soal profesionalitas menjadi aduan paling banyak yang dilaporkan ke DKPP. Hal ini menurutnya menjadi catatan perbaikan ke depannya untuk tidak terulang di Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai respon dari pembentukan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang dicanangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu melakukan rapat koordinasi yang membahas tentang unsur Bawaslu Provinsi sebagai bagian dari TPD. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan unsur ini adalah regulasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta adanya sinergi dari fungsi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang dimiliki Bawaslu Provinsi dan fungsi pembinaan yang dilaksanakan bagian Sumber Daya Manuy (SDM) Bawaslu RI (pusat). Hal ini baginya penting dilakukan sinergi agar pembinaan serta keberadaan kelembagaan Bawaslu sesuai mandat UU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan parameter integritas penyelenggara pemilu telah diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu. Hal itu menurutnya menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara dalam bekerja.
Jakarta, Badan Pengawasa Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan dalam pelaksanaannya, demokrasi secara substansial sering kali dibandingkan dengan demokrasi prosedural. Menurutnya hal tersebut terpisah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan kepada jajaran Bawaslu se-Indonesia untuk tetap menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu meskipun tahun 2021 hingga 2024 tidak ada pemilihan (pilkada).
