Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu, untuk tegas menindak peserta pemilu jika melakukan tindakan bagi-bagi sembako. Hal itu disampaikan Bagja saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pemetaan Masalah Hukum Pembentukan Pengawas TPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS, di Semarang, Minggu (28/1/2024).
Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyatakan bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pemilu. Meski demikian, dia menyebutkan, apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan strategi Bawaslu dalam upaya pencegahan praktik politik uang dalam tahapan Pemilu Serentak 2024. Bagja juga menjelaskan modus operandi praktik politik uang yang harus diwaspadai masyarakat dan penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan tentang praktik politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang menjadi isu serius dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu sangat terbuka jika ada partai politik yang ingin melakukan konsultasi pencegahan politik uang. Hal tersebut menurutnya guna menutup jalan politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna mengarustamakan pengawasan partisipasif oleh masyarakat, Bawaslu Kabupaten Maros meresmikan Desa Bontolempangan di Kecamatan Bontoa sebagai desa antipolitik uang. Desa ini merupakan desa ketiga di Kabupaten Maros yang menjadi desa sadar penwasan pemilu yang menolak politik uang.
