Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta maksimalkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Begitu kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu di Banjarmasin, Selasa (25/6/2019) yang dilaksanakan Bawaslu Kalsel.
Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah dalam sambutannya menyebutkan, acara ini sebagai bagian memperbaiki kualitas pemilu dengan mengevaluasi kinerja Gakkumdu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pemilu.
“Acara ini penting mengingat masih ada masalah-masalah yang kita dapati saat menangani kasus secara bersama-sama, baik dari unsur formil maupun materiil-nya,” sebutnya. “Terlebih kita akan menghadapi pilgub (pemilihan gubernur) dan pilkada di kabupaten/kota nanti. Tentu kita harus lebih siap lagi,” tambah Erna.
Baca juga: Seluruh Pengawas Punya Tanggung Jawab Tingkatkan Kemampuan
Rapat ini dihadiri Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo. Dirinya menjabarkan hambatan saat melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana kepemiluan.
Dewi—sapaan Ratna Dewi Pettalolo—menjelaskan, hambatan tersebut misalnya masih masih adanya perbedaan persepsi antarlembaga di Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Polri, dan kejaksaan). Juga, sulitnya menemukan alat bukti berkualitas guna disampaikan dalam persidangan. “Sehingga banyak laporan yang masuk ke Sentra Gakkumdu gugur, bahkan sebelum masuk persidangan,” tunjuknya.
Baca juga: Pramuka Awasi Pemilu, Gunawan: Jadi Pionir dan Percontohan Lainnya
Meski begitu, Dewi bersyukur eksistensi Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu makin besar pasca terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. “Kita patut mensyukuri juga karena sejak tahun 2009 sampai 2017 Sentra Gakkumdu kewenangannya makin berekstensi. Kalau dulu hanya diikat dengan peraturan bersama, sekarang sudah masuk dalam UU 7/2017 tentang Pemilu,” jelas Dewi.
Dalam kalkulasinya, secara nasional kasus yang inkracht (berkekuatan hokum tetap) di pengadilan tercatat sebanyak 120 kasus. Jumlah ini naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya menorehkan 49 kasus yang inkracht.
“Dari 120 kasus tersebut, 29 kasus merupakan kasus money politics (politik uang). Money politics ini seperti fenomena gunung es. Masih banyak yang belum terungkap. Saya yakin, kita perlu membenahi Sentra Gakkumdu lebih maksimal,” harap Dewi.
Baca juga: Fritz Ibaratkan Pemberian Keterangan di MK Seperti Etalase Kios
Dalam memaksimalkan fungsi Sentra Gakkumdu menangani tindak pidana pemilu saat Pilkada Serentak 2020 di Kalsel, Dewi berpesan menjaga profesionalitas dan integritas. Dirinya juga berharap Bawaslu Kalsel memahami soal tindak pidana pemilu.
“Bukan hanya karena masih lemahnya pengawasan tapi faktor seperti perbedaan persepsi hukum seringkali menghambat kasus maju ke tahap persidangan dan gugur di tengah jalan,” imbuhnya.
Perlu diketahui, acara yang digelar Sentra Gakkumdu Kalsel ini dihadiri jajaran Sentra Gakkumdu kabupaten/kota se-Kalsel. Ada pula perwakilan pihak kepolisian, kejaksaan Negeri, dan para Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu kabupaten/kota di Kalsel.
Turut hadir Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Kalsel, Tjakra Suyana Eka Putra, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Komisaris Besar Sofyan Hidayat. Keduanya turut menyatakan apresiasi atas acara yang digelar oleh Bawaslu Kalsel untuk mengevaluasi kinerja penanganan tindak pidana pemilu sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di Kalsel. (Humas Bawaslu Kalimantan Selatan)
 |
 |
Webmail
