Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membagikan strategi Indonesia dalam menyiapkan gelaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Menurutnya pemilu di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang mempunyai karakteristik khusus dengan berbagai tantangan.
“Pemilu Indonesia sangat kompleks dengan empat pemilu nasional serta dua pemilihan (pilkada) lokal ditambah lagi tantangan dan hambatan pemilu lain seperti luas wilayah, politik uang,” katanya dalam diskusi hari kedua dalam Program Of The Asia Regional Event di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/4/2022).
Baca juga: Regional Asia GNEJ, Dewi Paparkan Wewenang Investigasi Bawaslu Beserta Kendalanya
Meski demikian, Bagja meyakini Indonesia bisa melaluinya berbekal pengalaman Pemilu Serentak Tahun 2019 serta Pemilihan Tahun 2020 dengan situasi pandemik covid-19. Lelaki yang akan menjabat sebagai Anggota Bawaslu periode kedua (2022-2027) inimenjelaskan sistem keadilan pemilu Indonesia yang berbeda dengan negara lain selain adanya penindakan pelanggaran pemilu, tetapi ada pula pencegahan pelanggaran pemilu.
Dia merinci pelanggaran pemilu ada empat yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaraan etika, dan pelanggaran lainnya. "Pelanggaran administrasi dan pidana ditangani oleh Bawaslu. Kalau pelanggaran etik oleh DKPP. Bawaslu juga memiliki wewenan menyelesaikan sengketa proses. Kami (Bawaslu) juga punya (cara) mediasi dan ajudikasi," ungkapnya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu menegaskan penyelenggara pemilu harus bisa memastikan dan menjalankan terselenggaranya pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Beberapa strategi, lanjut dia, yang perlu dilakukan ialah terkait dengan membuat aturan yang menjamin prediktabilitas dari proses pemilu yang adil dan jujur.
Baca juga: Forum GNEJ, Delegasi Afrika Selatan dan Prancis Sampaikan Keadilan Pemilu sebagai Kunci Demokrasi
Selain itu, kepada perwakilan Negara, Bagja memaparkan, Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif dengan mengajak masyarakat turut mengawasi. Berkat implementasi konsep digital pengawasan pemilu dan penegakan hukum, akunya, hal tersebut memperkuat sinergi antar-penyelenggara pemilu dan penegak hukum.
"Terakhir kita harus memastikan akurasi dari data pemilih. Ini adalah cara Indonesia menyiapkan Pemilu 2024," cetus Bagja.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Nurisman
