• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Akan Beri Sanksi Daerah yang Tidak Mendukung WTP

Ketua Bawaslu Abhan saat menghadiri acara Sosialisasi Identifikasi Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu 23 Juni 2019/Foto: Hendi Purrnawan

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berencana akan memberi apresiasi Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mendukung pengelolaan keuangan sehingga memberi kontribusi terhadap opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebaliknya, akan diberikan sanksi jika tidak menjalankan hal tersebut.

"Hal ini untuk untuk mendukung integritas dan profesionalitas, serta memacu supaya semua jajaran Bawaslu berupaya memberikan yang terbaik," kata Ketua Bawaslu Abhan saat membuka acara Sosialisasi Identifikasi Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (23/6/2019) malam.

Baca juga: Bawaslu Raih Predikat WTP, Abhan: Semoga Memotivasi Struktur Organisasi Baru

Abhan menambahkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Bawaslu untuk meningkatkan akuntabilitas penggelolaan keuangan negara. Yaitu memperkuat sistem pengendalian internal dalam mengelola keuangan. "SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sudah dilakukan. Ini harus terus diperkuat," ujarnya.

Dia menjelaskan, perlunya memilih dan menempatkan sumber daya manusia (SDM) keuangan yang berkualitas. “Kecakapan personil keuangan merupakan salah satu kunci dari pengelolaan keuangan Negara yang baik,” imbuhnya.

Baca juga: Ratna Dewi Jelaskan Pidana Politik Uang Kepada Anggota Adkasi

Namun, Abhan menyadari bukan hal mudah untuk mendapat SDM yang mumpuni. Terlebih jika di wilayah kabupaten/kota dengan jumlah PNS tidak banyak. Namun, baginya tidak perlu serta merta langsung menyerah. "Kita akan berusaha mendapatkan yang terbaik," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, harus ada keterlibatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang aktif dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik juga salah satu faktor penting. Dalam hal ini, menurutnya bagian kepala seksi seharusnya bisa lebih mumpuni dan jeli dalam merancang dan menggunakan anggaran.

“Terakhir, fungsi inspektorat harus diperkuat. Jika sudah kuat, maka akan membawa dampak positif terhadap kinerja Bawaslu,” pungkasnya.

Editor: Ranap Tumpal HS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat