Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang perlunya perumusan standar tata laksana pengawasan di TPS pada saat pemungutan suara pilkada 9 Deserber 2020. Adanya pandemik covid-19 membuat standar tata laksana diperlukan untuk mencegah penularan covid-19 saat pemilih menunaikan hak pilihnya.
Menurutnya, KPU akan kesulitan untuk menerapkan TPS dengan standar protokol kesehatan ketat seperti di Magelang. Sebab faktanya, karakteristik tiap daerah apalagi daerah pelosok berbeda.
Pandangan Afif ini didasarkan dari pengawasan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di tingkat TPS dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Simulasi digelar KPU di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 Oktober 2020.
"Untuk itu, perlu perumusan standar tata laksana pengawasan agar Bawaslu bekerja bisa bekerja maksimal," ujar Afif saat membuka FGD Penyusunan Standar Tata Laksana Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020, di Tangerang, Selasa (13/10/2020).
Dia mengungkapkan pengawas pemilu juga menemukan masih ada masyarakat adat di pelosok yang sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan. Artinya tambah Afif, perlu jalan keluar sebagai solusi menanggulangi kejadian seperti itu.
"Hal semacam ini masih banyak kita temukan. Dan ini harus cepat dicari solusi," tegas lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Sebagai informasi, agenda FGD turut dihadiri Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bawaslu La Bayoni. Rencananya, pembahasan FGD akan mengundang Anggota KPU Hasyim Asy'ari.
Fotografer: Rama Agusta
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
