Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan jajarannya dua hal dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Pertama, kata dia, ketepatan pencatatan data pemilih.
Dia menegaskan pengawas pemilu harus dapat memastikan penyelenggara mencatat warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan mengeluarkan daftar yang tidak lagi memenuhi syarat. Sebab, kata dia, ketepatan pencatatan tersebut berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.
"Kesalahan pencatatan dapat menghambat warga negara menggunakan hak pilihnya, termasuk juga penghapusan tanpa dasar yang memadai dapat merugikan pemilih," katanya dalam kegiatan Serial Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan tema Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih melalui daring, Kamis (12/11/2026).
Kedua, kata dia, penyelenggara pemilu harus menjaga keamanan data pribadi. Dia menjelaskan saat melakukan pemutakhiran data pemilih, terdapat data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau hal lainnya yang harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dia juga meminta jajarannya memahami Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Terutama, kata dia, terkait batas keterbukaan informasi kepada publik dan kebutuhan akses data untuk kepentingan pengawasan.
"Komitmen kita adalah menjaga kerahasiaan data," tegas Herwyn.
Lebih lanjut, Herwyn menjelaskan pemutakhiran data pemilih merupakan pekerjaan berkelanjutan, baik pada tahapan maupun di luar tahapan pemilu. Menurutnya, perubahan data kependudukan, seperti perpindahan domisili, bertambahnya usia pemilih, kematian, hingga perubahan status menjadi anggota TNI/Polri, menuntut pembaruan dan pengawasan secara konsisten.
"Saya berharap jajaran Bawaslu dapat memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pemutakhiran data pemilih sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan yang menjamin hak pilih warga dan melindungi data pribadi," tegasnya.
Foto: Tangkapan layar Zoom
