Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong redesain penanganan pelanggaran administratif pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat Bawaslu dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pemilu. Menurutnya, pembaruan tersebut perlu mencakup penguatan kewenangan, penyempurnaan hukum acara, serta kesiapan kelembagaan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya perkara administratif apabila sejumlah ketentuan pidana pemilu dialihkan ke ranah administrasi.
“Paradigma yang perlu kita (Bawaslu) bangun adalah bagaimana sebagian ketentuan pidana pemilu dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke penanganan administratif, termasuk dalam konteks politik uang. Namun, pengalihan tersebut harus disertai dengan konstruksi hukum yang jelas, termasuk klasifikasi pelanggaran ringan, sedang, dan berat beserta parameter dan sanksi yang proporsional,” ujar Herwyn dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Kamis (12/11/2026).
.
Herwyn menambahkan, klasifikasi pelanggaran perlu mempertimbangkan karakter perbuatan, tingkat kesalahan, akibat hukum, serta kemungkinan pemulihan terhadap pelanggaran yang terjadi. Lebih lanjut katanya, pelanggaran ringan sebaiknya ditangani melalui mekanisme yang lebih sederhana, sedangkan pelanggaran berat dapat dikenai sanksi lebih tegas, termasuk diskualifikasi hingga kemungkinan pembatasan keikutsertaan dalam pemilu berikutnya, dengan tetap memperhatikan dasar hukum dan standar pembuktian yang memadai.
“Redesain ini tidak hanya berbicara tentang sanksi, tetapi juga hukum acara yang harus disesuaikan dengan karakteristik pelanggarannya. Perkara ringan perlu diupayakan selesai secara cepat, sementara perkara berat membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam, standar pembuktian yang kuat, serta proses yang tetap profesional dan imparsial,” tegasnya.
Herwyn menyoroti pentingnya penguatan kewenangan investigasi Bawaslu yang telah diamanatkan dalam Pasal 461 Undang-Undang Pemilu agar dapat dioperasionalkan secara lebih jelas melalui peraturan Bawaslu. Ia juga mengemukakan perlunya penataan fungsi kelembagaan melalui pembagian kamar pencegahan dan pengawasan serta kamar penindakan dan adjudikasi untuk memperjelas pembagian tugas, menjaga objektivitas pemeriksaan, dan meminimalkan potensi konflik kepentingan.
“Kita perlu memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, konflik kepentingan, maupun tindakan yang tidak profesional ketika Bawaslu memperoleh tanggung jawab penegakan hukum yang lebih besar,” ungkap Herwyn.
Herwyn juga menekankan perlunya penguatan dukungan kelembagaan, termasuk sekretariat, personel, anggaran, sarana persidangan, serta sistem informasi penanganan perkara. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan setiap putusan Bawaslu ditindaklanjuti oleh pihak terkait, sehingga penegakan hukum administratif tidak berhenti pada penetapan putusan, tetapi benar-benar menghasilkan kepatuhan dan pemulihan terhadap pelanggaran.
Herwyn berharap redesain penanganan pelanggaran administratif pemilu dapat menghasilkan penguatan tugas dan kewenangan Bawaslu, klasifikasi pelanggaran beserta sanksinya, penyempurnaan hukum acara dan kewenangan investigasi, penguatan kompetensi serta integritas pengawas, dukungan infrastruktur kelembagaan, dan mekanisme pemantauan pelaksanaan putusan. Berbagai rumusan tersebut diharapkan menjadi bahan penguatan kelembagaan dalam pembahasan revisi UU Pemilu, sekaligus menjawab kebutuhan publik mengenai kesiapan Bawaslu menjalankan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.
Foto: Bhakti Satrio W.
Editor: Dey
