Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Satu tahun menjelang Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan untuk seluruh jajaran Bawaslu provinsi hingga Bawaslu kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi seluruh proses tahapan.

"Siaga pengawasan menjadi alarm untuk kita semua meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga demokrasi," jelas Lolly dalam kegiatan Pengarahan Siaga Pengawasan Pemilu, Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu tegas mengawasi pemutakhiran data pemilih (mutarlih) yang tengah dilakukan oleh KPU. Ketegasan itu kata dia, juga merupakan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat saat membuka Konsolidasi Nasional, pada akhir 2022 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Bawaslu bisa menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga pelaksanan Pemilu 2024 yang semakin erat. Menurutnya bentuk kerja sama dan kolaborasi itu mulai dari mencegah hoaks, ujaran kebencian, politik Identitas, dan potensi ancaman lainnya di media siber.

“Serta kolaborasi pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” ucapnya dalam diskusi panel Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Polri Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers membentuk Gugus Tugas pengawasan dan pemantau pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pembentukan Gugus Tugas ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama saat Puncak Hari Pers Nasional di Medan, Kamis (9/2/2023).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap penandatanganan keputusan bersama bersama Gugus Tugas dapat menurunkan tensi dan ketegangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengapresiasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan buku saku pelaporan penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya hal ini berkesinambungan dengan prinsip Bawaslu yang ingin lebih transparan dan lebih dipercaya oleh publik.

Hal ini tertuang dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu melalui aplikasi pelaporan yang terintegrasi, harus dapat dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan perlunya dukungan pemerintah bagi Bawaslu berdasarkan sarana prasana dan pemenuhan kebutuhan pegawai. Hal tersebut dia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi untuk Optimalisasi Fasilitasi Dukungan Pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Pemilu 2024 diadakan secara daring (dalam jaringan) oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (8/2/2022).

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu'. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif tersebut dibuat sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Upaya tersebut direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Dalam penandatanganan tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap kerja sama ini penting mengingat Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang bertugas menjalani fungsi pengawasan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu telah membuat Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Hal itu dikatakannya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, DKPP dan Bawaslu, yang hasilnya menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mendorong adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu guna meminimalisir keberatan informasi pada tahapan Pemilu 2024.

"Tantangan yang luar biasa bagi PPID dalam terkait memberikan informasi kepada publik," katanya saat menutup Evaluasi dan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022 Bawaslu dan Bawaslu Provinsi di Bogor, Jumat (4/2/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen meningkatkan kualitas regulasi penanganan pelanggaran pemilu dengan menyusun Rancangan Perbawaslu Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu. Anggota Bawaslu Puadi berharap dua rancangan perbawaslu ini cepat diwujudkan.

Hal itu disampaikan Puadi saat membuka Rapat Konsolidasi Program Kerja Penanganan Pelanggaran Tahun 2023, di Jakarta (2/2/2023). "Saya berharap dua rancangan perbawaslu hasil rancangan kita bersama, dapat segera diundangkan," kata Puadi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menulis buku proses perekrutan pengawas 'ad hoc' (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tahun 2022. Tujuannya, menurut dia, dapat menarik minat baca masyarakat terkait kerja-kerja yang dilakukan Bawaslu.