Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong terbangunnya komunikasi antara Bawaslu dengan partai politik guna melaksanakan fungsi pencegahan. Salah satunya, kata dia dengan adanya penjelasan akan batasan hingga larangan dalam regulasi yang ada selama tahapan pemilu.

"Ini bagian dari kami (Bawaslu) agar peserta pemilu tidak ada problem dengan aturan hingga kepastian hukum yang ada," kata Lolly saat menerima delegasi Anggota DPRD DIY, di Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan mitigasi dalam pengadaan logistik dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024. Hal tersebut perlu dilakukan, alasannya, menurut anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda adanya potensi kerawanan dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu, terutama soal kotak dan surat suara.

Dia juga meminta kepada jajaran melakukan pengawasan dengan cermat terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 tersebut. Terlebih, kata dia, pembagian pencetakan surat suara Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tim seleksi (timsel) calon anggota Bawaslu lima provinsi serahkan berkas ke kantor Bawaslu Pusat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang menerima kedatangan timsel mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan perjuangan timsel hingga sampai 10 besar untuk di Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap luar neger (DPTLN) sesuai prosedur dan menggunakan data yang akurat. Menurutnya perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima 3.546 meter persegi aset tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Sekretaris Jenderal Bawaslu Icsan Puadi menyatakan Bawaslu akan menjaga sekaligus menggunakan aset tersebut untuk mendukung tugas fungsi Bawaslu.

Bawaslu menerima enam bidang aset tanah yang tersebar di enam titik lokasi. Ichsan mengatakan aset tanah rencananya akan dijadikan dua kantor Bawaslu Provinsi dan empat kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kemahiran, kemampuan, dan sikap merupakan beberapa hal yang wajib dimiliki oleh para saksi peserta pemilu. Hal itu dikatakan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Vinus Bogor Daniel Zuhron saat menyampaikan materi Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Identifikasi Kebutuhan Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu 2024 di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (6/6/2023).
 
“Menurut saya, seseorang bisa dikatakan memiliki kompetensi yaitu ketika yang bersangkutan memiliki kemahiran, kemampuan, dan sikap yg baik,” tegas Daniel.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak konten kreator untuk menggunakan media sosial jaga demokrasi. Dia menilai media sosial menjadi wahana penyebaran informasi secera cepat dan masif.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah dalam melakukan pelatihan kepada saksi peserta Pemilu supaya bisa lebih efektif, terutama soal metode pelatihan.

“Kita pernah menghadapi satu persoalan penting yaitu melatih saksi dan hanya beberapa yang hadir. Tentu menjadi evaluasi dalam pelatihan saksi peserta Pemilu ke depan ini,” kata Bagja dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Identifikasi Kebutuhan Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (6/6/2023).

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Penyusunan petunjuk teknis (juknis) penanganan pelanggaran pemilu, memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas pemilihan. Anggota Bawaslu Puadi membeberkan beberapa alasan mengapa penyusunan juknis penanganan pelanggaran pemilu penting.

Pertama, kata Puadi, juknis menjadi standar penanganan yang jelas. Yang berarti, juknis penanganan pelanggaran pemilu, menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mengawasi pelaksanaan hak pilih masyarakat untuk Pemilu Serentak 2024, jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih. Partoli kali ini terfokus kepada masyarakat ada di desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Minggu (4/6/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus melakukan evaluasi dalam upaya mewujudkan pemilu berintegritas. Untuk itu, perlu melakukan antisipasi sejumlah tantangan yang ada melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menjadi narasumber seminar wisuda bertemaTantangan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) secara daring (dalam jaringan), Minggu (4/5/2023).

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus membangun zona integritas untuk membangun program reformasi birokrasi, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu se-Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur, di Malang, Rabu, (31/5/2023).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu daerah mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Bawaslu.

"Apa masalahnya di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Apakah jaringan atau ada hal lain seperti sumber daya manusianya atau apa?," katanya saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu, Makassar, Kamis (1/6/2023).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota membantu Bawaslu provinsi melakukan pengawasan melekat (waskat) verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD. Dia juga meminta pengawas kabupaten/kota turut memastikan dokumen persyaratan bacaleg lengkap dan telah sesuai prosedur.