Berita

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar said the need for the work of three state institutions, namely the KPU, Bawaslu, and the KPK in mitigating alleged criminal violations of money politics in elections and elections.

According to him, this was done to facilitate enforcement and avoid overlapping enforcement of election or election criminal offenses. Because all this time, he acknowledged, Bawaslu was often seen as stepping over other institutions is cracking down on alleged violations of election crimes.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan perlunya kerja sma tiga lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang dalam pilkada dan pemilu.

Menurutnya, hal ini dilakukan guna memudahkan penindakan dan menghindari tumpang tindih penegakkan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada. Sebab selama ini, dia mengakui, seringkali Bawaslu dianggap melangkahi lembaga lain dalam menindak adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Jakarta, Election Supervisory Body - Chairman of the Election Supervisory Body Abhan admitted, the implementation of the 2020 elections during the co-19 pandemic in December is not easy for the election organizers. Even so, he was optimistic that the implementation could be done well as long as he paid attention to the four main conditions.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengakui, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19 pada Desember mendatang bukan hal yang mudah bagi penyelenggara pemilu. Meski begitu, dirinya optimis penyelenggaraan bisa dilakukan dengan baik asal memperhatikan empat syarat utama.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu resmi meluncurkan pengawasan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua jajaran di Bawaslu baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi wasit yang objektif dan netral.

Menurutnya, kondisi pilkada dalam masa pandemik merupakan hal yang baru dialami Indonesia. Tito khawatir jajaran penyelenggara pemilu di daerah membuat diskresi terhadap situasi kondisi saat ini.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu launched the latest Election 2020 Election Vulnerability Index (IKP) of Election, as well as 2020 Election Supervisory. In the data collected by Bawaslu, the level of local election vulnerability increased due to the outbreak of COVID-19 infection.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir, sekaligus Pengawasan Pilkada 2020. Dalam data yang dihimpun Bawaslu, tingkat kerawanan Pilkada meningkat karena mewabahnya infeksi covid-19.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, IKP ini dibuat berkala dalam rangka memasuki tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan yang akan dimulai 24 Juni 2020. Data IKP termutakhir ini agak berbeda, karena didasarkan dari data di lapangan baik dari provinsi hingga kecamatan.

Wonogiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Hukum, Hubugan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi sebelas daerah di Jawa Tengah (Jateng). Dia melakukan pengecekan 'amunisi' infrastruktur dan keterampilan jajaran pengawas Pilkada 2020 yang perlu beradaptasi dengan situasi pandemik covid-19.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifakasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan.

Dewi menjelaskan, potensi pelanggaran berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi, pendukung membantah memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan, pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar revealed, there are articles with new norms included in several draft Bawaslu Regulations (Perbawaslu) that adjust the conditions and situations of handling the COVID-19 pandemic that has been approved by Commission II of the Indonesian Parliament.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, terdapat pasal-pasal dengan norma baru yang dicantumkan dalam beberapa rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang menyesuaikan kondisi dan situasi penanganan pandemik covid-19 yang sudah disetujui Komisi II DPR RI.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Mochammad Afifuddin believes the way the KPU conducts factual verification (verfak) of the nomination of the 2020 individual elections in the pandemic period must be with one perception. According to him, the same as verfak in the previous election, there are only additional rules regarding the necessity to implement COVID-19 preventive health protocol.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meyakini, cara KPU melakukan verifikasi faktual (verfak) pencalonan jalur perseorangan Pilkada 2020 di masa pandemik harus dengan satu persepsi. Menurutnya, sama seperti verfak pada pemilihan sebelumnya, hanya ada tambahan aturan mengenai keharusan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu daerah mematangkan persiapan pengawasan verifikasi faktual (verfak) pencalonan perseorangan untuk Pilkada 2020. Tahapan ini akan dimulai pada 24 - 29 Juni 2020.

Dia mengatakan, saat ini memang Peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada di tengah bencana nonalam masih dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah. Namun, Abhan menegaskan, tidak ada alasan bagi pengawas pemilu tidak melakukan tugasnya sebelum terbit PKPU terbaru.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan adanya potensi pelanggaran jenis baru dalam ajang Pilkada 2020 pada masa pandemik covid-19. Salah satunya terkait pembagian masker oleh tim sukses di sekitar TPS, apalagi masker yang berlogo paslon. Dia melihat hal ini bisa saja diselipkan uang (politik uang).

"Ini kerawanan (jenis) baru yang tercipta. Ini bisa saja terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya", ucap M. Afifuddin di Kantor Bawaslu Jakarta, Jumat (19/6/2020).