Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melanjutkan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua KASN Agus Pramusinto menandatangani PKS di Kantor Bawaslu Thamrin Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan, pandemik covid-19 menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu/pilkada (Bawaslu dan KPU) agar memastikan hak pilih pemilih yang terpapar covid-19 bisa terakomodir. Dia mengingatkan harus dipastikan ada pelindung diri bagi penyelenggara KPU dan Pengawas TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu siap melakukan kerja pengawasan dengan mengedepankan teknologi informasi. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pandemik covid-19 membuat Bawaslu harus menggunakan perangkat teknologi sebagai wujud penerapan protokol kesehatan covid-19 guna memimalisir penularannya. Terlebih, tahapan Pilkada 2020 yang sempat ditunda telah resmi dilanjutkan terhitung 15 Juni 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, Bawaslu bakal berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) sebelum tahapan Pilkada 2020 dimulai.
Hal ini dikarenakan adanya laporan potensi penyalahgunaan kekuasan/wewenang oleh pejabat daerah yang berpotensi menjadi calon petahana dalam Pilkada 2020. Guna melakukan pencegahan, Abhan akan meminta tindakan tegas dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Bawaslu Member M Afifuddin (left) when giving a press statement on Bawaslu Readiness in Continuing Oversight of 2020 Election Stages at Thamrin Bawaslu Building Jakarta, Monday (6/15/2020) afternoon/Photo: Humas of Bawaslu RI
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 akan diperbarui secara berkala pada setiap tahapan. IKP merupakan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan Bawaslu untuk megidentifikasi, mengetahui, sekaligus mencegah adanya daerah yang berpotensi terjadi kerawanan dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berbarengan dengan pandemik covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu kembali mengaktifkan kerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panwas Kelurahan/Desa sejak 14 Juni 2020. Pembentukan jajaran Panwas/Desa yang tertunda pun dilanjutkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja merekomendasikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu selanjutnya bisa mengadopsi metode proporsional tertutup bersyarat. Selain itu, dirinya menjabarkan beberapa kelemahan metode penegakan hukum pemilu dan pilkada yang belum diatur secara jelas dan detail.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan enam fokus pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2020 saat masa 'new' normal. Hal ini merupakan penyesuaian atas kondisi akibat pandemik covid-19.
Pertama yaitu menetapkan standar protokol keselamatan dan kesehatan mengantisipasi penyebaran covid-19. Bagja menyebutkan standar protokol keselamatan tersebut dibahas dengan berbagai pihak yaitu Bawaslu, KPU, Gugus Tugas, dan menteri kesehatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Memeringati hari ulang tahun (HUT) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (12/6/2020), ketua tiga lembaga penyelenggara pemilu berharap sinergisitas terus terbangun dalam menyongsong Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19.
Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, Pilkada 2020 pilkada serentak yang keempat kali sejak 2015 bakal paling berbeda sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Alasannya, Pilkada 2020 berhadapan dengan situasi yang tidak diharapkan karena bersamaan dengan pandemik covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menduga kampanye atau rapat umum menggunakan metode dalam jaringan (daring) untuk Pilkada Serentak 2020 dapat membuat kerawan terjadinya pelanggaran. Hal ini menurutnya hasil pemetaan Bawaslu jika kampanye menggunakan metode daring yang kini diwacanakan dilaksanakan pada tahapan Pilkada 2020 yang berlangsung selama pandemik covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi kepemiluan khususnya pengawasan pemilu kepada masyarakat. Hal ini penting supaya masyarakat mengetahui program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.
"Masyarakat harus bisa mengetahui dan mengenal kerja pengawasan Bawaslu," katanya dalam kegiatan pelatihan dalam jaringan 'Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bawaslu', Kamis (11/06/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan lima tantangan pengawasan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemik covid-19. Dia juga menjabarkan lanngkah-langkah persiapan sekaligus yang dilakukan Bawaslu.
Dia mengungkapkan, pertama, munculnya jenis pelanggaran administrasi baru. Kedua, lanjut Bagja, memastikan kesediaan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan melihat akan ada tantangan rawannya interaksi langsung antara masyarakat dan petugas TPS saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember. Untuk itu, dia pun sepakat perlunya simulasi pelaksanaan pemungutan suara menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
"Saya sepakat perlu ada beberapa simulasi hal yang baru yang barangkali tidak pernah terjadi di pilkada sebelumnya," katanya dalam diskusi daring AIPI Cabang Manado, Selasa (9/6/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dalam tren pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap dilakukan melalui media sosial (medsos). Pelanggaran tersebut menurutnya dilakukan sebagai bentuk memberikan dukungan kepada pasangan calon akan maju pada saat kontestasi pilkada.
