Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Semua pihak bersepakat untuk menjaga kerukunan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, khususnya di Kota Ternate. Hal ini bergema saat Kelurahan Tadenas mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya Kelurahan yang menyulap menjadi Kampung Pemilihan Bermartabat (Kaliber) di Kecamatan Moti, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis, (23/07/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 akan berkurang. Alasannya, masyarakat dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi terpuruk. Terlebih, adanya aturan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai politik uang.
Menurutnya, pengaturan pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi pidana akan mengurangi partipasi masyarakat untuk mau melaporkan terjadinya politik uang. Dewi memandang salah satu akar masalah dari politik uang adalah persoalan ekonomi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2019. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan lima tahun berturut-turut dengan baik.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjadi nara sumber rapat dalam jaringan (daring) di hadapan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) se-Indonesia, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan dua tata cara penanganan sengketa pada masa pandemik covid-19.
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) Masita Nawawi Gani menilai KPUD Malut tidak transparan dalam memberikan data pemilih formulir model A-KWK kepada Bawaslu sebagai lembaga yang dipercayakan mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
“Sebagai sesama penyelenggara pemilu seharusnya KPUD harus memberikan data pemilih yang tercantum dalam formulir model A-KWK kepada Bawaslu, terutama Bawaslu kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada 2020,”kata Masita Nawawi Gani di Ternate, Malut, Selasa (21/7/2020).
Natuna, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Fritz Edward Siregar meresmikan desa antipolitik uang pertama di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (21/07/2020). Desa itu Tanjung Kumbik Utara. Fritz berharap semakin banyak terbentuk desa antipolitik uang dapat memacu semangat masyarakat untuk menolak politik uang.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meresmikan Jaringan Keluarga Pesepeda Bawaslu (Jaga Pemilu). Peresmian itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam hajatan Pilkada 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Afif Ingin Pengawasan Netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang Lebih Ketat
Kabupaten Pandeglang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ingin pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Pilkada Serentak 2020 lebih ketat. Pasalnya, netralitas ASN menjadi hal yang paling rawan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung dan bekerja sama dengan Bawaslu dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi penyelenggara pemilu dan masyakarat. Dukungan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan di Kantor Bawaslu Jalan MH.Thamrin Menteng Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dianggap sebagai ujung tombak pengawasan. Karena jajaran ad hoc Bawaslu ini berada paling dekat dengan masyarakat. Hal itu dikatakan oleh Anggota Bawaslu Mochammad Affifuddin saat berkunjung ke kantor Bawaslu Kota Cilegon, Senin (20/7/2020).
"Jika terjadi masalah kepemiluan, panwascam sudah pasti turun langsung dan berupaya mencari solusi dari permasalahan tersebut," ungkapnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota resmi dibuat. Atutan ini merupakan evaluasi bersama atas pembentukan Sentra Gakkumdu sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan kerahkan jajaran terbaiknya dalam jajaran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Hal tersebut dikatakan oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Jaksa Agung Burhanuddin dalam acara penandatanganan Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu bersama Ketua Bawaslu Abhan untuk mengawal Pilkada Serentak 2020 di Gedung Bawaslu, Senin (20/7/2020).
Langit sore, Sabtu (17/7/2020) di Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendung. Rintik hujan tak menyiutkan semangat Saipul, seorang petugas Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Panwas Kelurahan/Desa) melaksanakan kerja di akhir pekan.
Lelaki berusia 34 tahun tersebut tengah melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gowa yang berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel pada 9 Desember 2020.
