Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan kampung pengawasan antipolitik uang di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Sabtu, (24/10/2020).
Di hadapan ketua lembaga adat melayu yang hadir, dia berharap kehadiran kampung pengawasan antipolitik uang ini bisa memberikan tuah serta semangat dari lembaga adat melayu untuk bersama melakukan pengawasan politik uang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun ini.
“Hadirnya saya untuk menyemangati teman-teman (penagawas) agar jangan takut dan jangan patah arang.Mari lakukan tugas sesuai fungsi, terapkan upaya pencegahan bersama lembaga adat melayu dan jangan pidana terlebih dahulu,” ujarnya saat membuka peresmian kampung pengawas antipolitk uang di Pulau Penyengat tersebut.
Lebih lanjut Bagja menjelaskan penentuan Pulau Penyengat sebagai kampung pengawasan antipolitik uang karena untuk mengangkat nilai sejarah dari pulau yang dikenal dengan sebutan kota Gurindam Negeri Pantun. Hal ini menurutnya sekaligus sebagai kawasan percontohan yang dapat ditiru bagi daerah lain dalam upaya melawan politik uang dengan pendekatan kearifan budaya lokal.
“Pulau Penyengat adalah tempat atau negeri yang dahulu menjadi pemimpin di Selat Malaka. Kami berharap tuah negeri ini menjadi spirit untuk kami melakukan pengawasan politik uang, sehingga akan didapat para pemimpin yang punya semangat untuk kemajuan dan pembaruan bagi masyarakat kepulauan ini dengan meminimalisir politik uang,” tegasnya.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini pun mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Tanjungpinang dan lembaga adat Melayu serta masyarakat untuk bersatu menolak dan melawan politik uang guna tercipta Pilkada yang demokratis.
“Kehadiran Walikota bersama jajarannya, Lembaga adat melayu, masyarakat bersama warga dalam kegiatan ini adalah bentuk komitmen daerah dan kita semua dalam upaya mewujudkan pilkada tanpa politik uang dengan kita mulai dari pulau penyengat yang penuh dengan tuah sejarah perjuangan ini,” ujarnya.
Walikota Tanjungpinang Hj Rahma mengaku menyambut baik dengan terbentuknya kampung pengawasan antipolitik uang ini. Dia berharap kepada masyarakat agar kampung pengawasan anti politik uang dapat diterapkan dan dilaksanakan guna mensukseskan pemilihan gubernur Kepulauan Riau tahun 2020.
Menurutnya, proses pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang bersih. "Hal ini tentu diharapkan oleh semua pihak demi pembangunan daerah yang lebih baik, khususnya kota Tanjungpinang. Saya mengajak kita semua turut mengawasi politik uang karena kampung pengawasan ini menjadi contoh, mari kita tanamkan dalam diri kita jangan memilih calon pemimpin karena diberi uang,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini menjelaskan deklarasi kampung pengawasan antipolitik uang di pulau bersejarah dan bertuah injt diharapkan menjadi gerakan politik etis bersama masyarakat dan lembaga adat melayu dengan kearifan lokal guna mengawasi, melawan dan menolak terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 ini.
“Peresmian kampung pengawasan antipolitik uang ini merupakan 'pilot project' Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk membangun dan mengembangkan pengawasan partisipatif masyarakat. Juga untuk mengawal, mengawasi pilgub yang demokratis, berkualitas bebas dari berbagai pelanggaran terutama politik uang di kota Tanjungpinang,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara deklarasi tersebut, pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, anggota Bawaslu Kota Tanhungpinang Kepala Kesbagpol yang mewakili Pjs Gubernur Kepri, Ketua dan penggurus Lembaga Adat Melayu, Kapolres dan Dandim 0315, Panwascam se-kota Tanjungpinang, dan perwakilan dari pasangan calon serta relawan pengawas bawaslu.
Editor:: Ranap THS
Fotografer: Nurisman
 |
 |
Webmail
