Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berencana akan membangun database pusat data informasi (Pusdatin) yang terintegrasi ke seluruh 514 Bawaslu Kabupaten/Kota dan 34 provinsi pada tahun 2021. Upaya ini dilakukan guna mensinergikan tata kelola database yang terintegrasi serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Di hadapan peserta acara Lokakarya Divisi Hukum Polri dengan tema Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19, Rabu (4/11/2020), Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan dugaan pidana yang sering terjadi dalam pemilu atau pemilihan (pilkada). Meski begitu, dia meyakinkan, sanksi administrasi seperti diskualifikasi sebagai peserta yang paling ditakuti oleh para pasangan calon (paslon).
Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua orang kepala desa (Kades) di Kabupaten Bima yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kini berkasnya diserahkan ke Kejaksaaan Negeri (Kejari) Bima.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah memberhentikan 20 penyelenggara pemilu Ad Hoc yang terbukti melanggar kode etik selama tahun 2020. Sedangkan 23 penyelenggara diberikan peringatan, 7 peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya.
Hal itu dikatakan oleh Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam webinar nasional Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan kesiapan KPU dalam menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pilkada 2020. KPU harus memastikan penerapan Sirekap tidak terkendala jaringan internet dan memperhatikan persoalan keseragaman data yang dikirim dalam Sirekap.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mengawasi kegiatan pembagian sembako yang biasanya dilakukan oleh peserta Pilkada Serentak 2020. Kegiatan tersebut sudah lazim dilakukan ketika mendekati pemungutan suara.
“Pembagian sembako terjadi dimana-mana. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan,” ucapnya dalam webinar nasional Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa, (2/11/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta jajaran Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota menyiapkan formulir model A laporan hasil pengawasan (form A) sebagai bahan untuk menyusun keterangan tertulis jika ada sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Abhan saat menutup acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Persiapan Menghadapi Sidang PHP Tahun 2020 Angkatan III, di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Gugus tugas empat lembaga terkait menyusun petunjuk teknis (juknis) tentang tata cara pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye media massa dalam Pilkada 2020. Gugus tugas terdiri dari Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menganggap penulisan keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi sebagai pertarungan terakhir Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu/pilkada.
"Keterangan tertulis adalah bukti pengawasan yang telah kita tunjukkan kepada dunia," ujar Fritz saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Senin (2/11/2020).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melaksanakan evaluasi kinerja (job fit) kepala sekretariat Bawaslu kabupaten/kota Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) bertempat di ruang sidang Bawaslu Provinsi Bali, Selasa (3/11/2020).
Jumlah Peserta yang mengikuti job fit sebanyak delapan orang dengan rincian kabupaten atau kota Provinsi Bali sebanyak dua orang, kabupaten/kota Provinsi NTB sebanyak dua orang dan kabupaten kota Provinsi NTT sebanyak empat orang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan koordinasi lanjutan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar banyak mengungkapkan terkait pengawasan pilkada di tengah pandemik covid-19 serta situasinya saat ini yang tengah memasuki masa kampanye. Di sisi lain, Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi hak keselamatan publik dalam pelaksanaan tahapan pilkada.
Raja Ampat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meresmikan Kampung Arborek sebagai kampung sadar pengawasan Pilkada di Kabupaten Raja Ampat. Peresmian tersebut dilakukan dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Raja Ampat, Jumat (30/10/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melarang Panitia Pengawas (Panwas) bertemu dengan pasangan calon atau tim pemenangan pada Pilkada Serentak 2020 secara diam-diam. Menurutnya hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan dan celah untuk melakukan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu.
Raja Ampat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mendorong komponen masyarakat atau lembaga yang fokus terhadap pemilu agar mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau Pemilihan 2020. Partisipasi masyarakat dengan menjadi pemantau pemilihan akan semakin memantapkan proses pengawasan dalam rangka menghasilkan pemilihan yang langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.
