Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut pelanggaran protokol kesehatan (prokes) menduduki peringkat pertama dalam seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan calon.

“Dalam catatan Bawaslu pelanggaran prokes sebanyak 2.126 kasus. Kemudian netralitas ASN 1166. Lalu administrasi, tindak pidana pemilihan dan kode etik,” ucapnya dalam Kick Off Patroli Pengawasan yang digelar secara daring (dalam jaringan), Sabtu, (5/12/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mempertanyakan legalitas Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) apabila bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada 2020. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk Problematika Pembuktian Pelanggaran Pemilihan Dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Suara, Sabtu (5/12/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan ada dua sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes) covid-19. Terkait itu, Bawaslu berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

"Ada dua jenis sanksi yang diatur dalam PKPU 13 Tahun 2020 ini," ujar Dewi dalam talkshow yang diadakan BNPB bertema 'Investigasi Kesiapan APD Pilkada : Apa Hasilnya', di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan masalah penetapan pasangan calon (paslon) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boven Digoel, Yusak Yaluwo dan Yakobus Jekson Weremba akan berujung pada penyelesaian sengketa. Pasalnya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan verifikasi berkas dan dinyatakan memenuhi syarat material dan syarat formil pada Rabu, 2 Desember 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengkritisi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang masih menjadi basis utama dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyerukan KPU segera menyiapkan  proses rekapitulasi manual di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. Menurutnya kepastian rekapitulasi manual sebagai penghitungan resmi segera dilakukan KPU mengingat waktu semakin dekat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan masyarakat yang terkena Covid-19 tetap memiliki hak pilih dan Bawaslu akan mengawasi proses tersebut. Hanya saja mekanismenya bagi pasien Covid-19 akan didatangi oleh petugas KPPS baik ke rumah bagi yang melakukan isolasi mandiri (tidak dapat datang ke TPS) dan rumah sakit.

"Soal mereka yang positif Covid-19 mereka tidak kemudian hilang hak pilihnya, dan KPU harus tetap melayani," kata Abhan saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan KPU harus segera melengkapi kebutuhan logistik serta Alat Pelindung Diri (APD) untuk Pilkada 2020. Pasalnya pemungutan suara sudah tinggal menghitung hari. Dia mendapatkan laporan jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah masih belum menerima baju APD dan juga thermo-gun.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengungkapkan, dari total 3.814 dugaan pelanggaran pilkada yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat, terdapat 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan (pilkada) yang sudah masuk tahap penyidikan yang ditangani Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Informasi penangan pelanggaran pidana pemilihan pada tahap penyidikan ini merupakan hasil harmonisasi data dengan kepolisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengoptimalkan peran dalam mengantisipasi pelanggaran menjelang masa tenang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya berdasarkan pengalaman pelaksanaan pilkada lalu, pelanggaran selama masa tenang terjadi tren peningkatan.

Depok, Badan Pengawasan Pemilihan Umun - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama Komisi II DPR RI ke Kota Depok, Jawa Barat. Dia menyoroti soal sarung tangan lateks masih belum tersedia sedangkan perangkat alat pelindung diri (APD) lainnya pencegahan penyebaran covid-19 sudah lengkap.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Muhammad Afifudin melaunching kampung pengawasan antipolitik uang terletak di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Kampung pengawasan antipolitik uang ini diinisasi Bawaslu Kota Manado.

“Dengan adanya kampung pengawasan ini diharapkan masyarakat lebih pro aktif terlibat ikut mengawasi proses Pilkada,” ujar Afif di Manado, Selasa (1/12/2020).

Toraja Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja mengingatkan kembali seluruh jajarannya berkolaborasi dan kerja bersama antardivisi dalam melakukan tugas pengawasan saat masa tenang dan memasuki pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berencana akan menerbitkan buku terkait penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meyakini buku tersebut akan bermanfaat baik oleh publik maupun jajaran Bawaslu.

“Saya yakin buku penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang nantinya diterbitkan oleh Bawaslu akan bermanfaat untuk publik, dan untuk jajaran pengawas pemilu itu sendiri,” kata Dewi saat memberikan arahan dalam Penyusunan Laporan Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Tana Toraja, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja meminta para pemilih pemula membantu mengawasi dan memantau segala proses yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toraja Tahun 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan harmonisasi rancangan dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua rancangan Perbawaslu tersebut yaitu pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (tungsuara) serta Perbawaslu pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan jelang pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020, beberapa ringkasan naskah Perbawaslu disampaikan kepada Kemenkumham sebagai upaya mencari keselarasan.