Kunjungi Kaltara, Bagja Sampaikan DPT Bisa Jadi Masalah Serius di Perbatasan

 

Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di perbatasan telah menjadi perhatian serius dalam Pemilu maupun Pilkada. Salah satunya, lanjut Bagja, Kalimantan Utara (Kaltara) yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

 

Dalam Dialog Publik bertakjut Demokrasi di Perbatasan, dirinya melihat hal tersebut jadi tantangan tersendiri dalam mengkonkretkan Daftar Pemilih. Salah satu permasalahannya adalah masih terdapat pemilih yang juga terdaftar sebagai warga negara Malaysia di Wilayah Perbatasan Kaltara.

 

Bagja melihat persoalan DPT Ini menjadi permasalahan tetap bagi Penyelenggaran Pemilu, walaupun dirinya tetap optimis akan bisa tidak terulang. “Buktinya, Daftar Pemilih dari Pemilu 2019 lalu juga pada Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 semakin baik ini jadi bukti nyata,” jelasnya di Tarakan, Kaltara, Kamis (11/3/2021).

 

Masalah lain yang dilihat oleh Bagja, berdasarkan hasil pemetaan pengawas Pemilu di Kaltara kesiapan penerapan e-voting masih terkendala adanya ‘blank spot’ pada daerah-daerah pedalaman yang tidak terdapat jaringan Internet. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Yahya Ahmad Zein pun mengatakan adapun tantangan penyelenggara pemilu di perbatasan adalah merubah pemahaman masyarakat diperbatasan. 

 

Dia memandang masyarakat di perbatasan saat ini memiliki harapan besar terhadap kesejahteraan hidup dan demokrasi yang baik. Namun, lanjutnya, di sisi lain masyarakat menganggap  partisipasi dalam pemilu tidak memiliki dampak terhadap kesejahteraan.

 

Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani menambahkan walau ditemui kesulitan dalam proses demokrasi di pedalaman, kesadaran politik kaum perempuan tidak dapat diremehkan. Keterlibatan perempuan, menurutnya, di Kaltara dalam berdemokrasi sangatlah meningkat.

 

"Kita bisa lihat dari partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, ini menjelaskan kesadaran politik perempuan di Kaltara tidak hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan," tutur Suryani.

 

Penulis : Saifullah (Humas Bawaslu Kaltara)

Editor : Reyn Gloria